Hadapi Praperadilan Mardani Maming, KPK Bawa 100 Dokumen dan Dua Ahli

Merdeka.com - Merdeka.com - Sidang lanjutan praperadilan yang dimohonkan Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming akan digelar hari ini, Jumat (22/7). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sekitar 100 dokumen ke PN Jakarta untuk menghadapinya.

Sidang akan berlangsung di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini yakni pengajuan bukti dan ahli dari KPK.

"Tim biro hukum KPK membawa sekitar 100 dokumen untuk membuktikan bahwa KPK telah memiliki bukti permulaan cukup sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/7).

Bawa Ahli Pidana dan Perbankan

Selain dokumen, KPK juga bakal menghadirkan dua saksi ahli untuk memperkuat bahwa tindakan KPK menjerat Mardani Maming sebagai tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"KPK juga hadirkan dua orang ahli, yaitu ahli pidana dan ahli perbankan yang akan menerangkan berkaitan dengan modus-modus kejahatan dalam transaksi keuangan seperti halnya pada pokok perkara yang sedang KPK lakukan penyidikan ini," jelasnya.

Ali mengatakan, pihaknya yakin hakim praperadilan akan mempertimbangkan penjelasan dan keterangan KPK sebagai komitmen dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang adil dan sesuai prosedur.

"KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau proses penanganan perkara perizinan pertambangan ini. Di mana sektor ini menjadi salah satu sumber energi yang sangat penting bagi hajat hidup masyarakat," kata Ali.

"Dengan tata kelola energi yang bersih dari korupsi, maka ongkos produksi menjadi lebih murah dan masyarakat bisa menikmatinya dengan harga yang lebih terjangkau," tandas Ali.

Pengusutan Terus Berlangsung

Diketahui, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming tak hanya dijerat dalam kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bendum PBNU itu juga disangkakan menerima gratifikasi oleh lembaga antirasuah.

"KPK telah menaikan ke tahap penyidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/7).

Dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ali menegaskan KPK sudah mengantongi sejumlah bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini.

"Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Ali.

Tak terima dijerat sebagai tersangka, Mardani Maming mengajukan praperadilan kepada KPK. KPK menyatakan praperadilan tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.

"Penting perlu kami sampaikan bahwa permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan," ujar Ali.

Dia menjelaskan, praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Termasuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.

"Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," kata Ali.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel