Hadi Tjahjanto gencarkan percepatan reforma agraria

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto gencar melakukan percepatan reforma agraria, di antaranya melalui realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.

"Percepatan reforma agraria merupakan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada Selasa (3/1). Hari ini saya datang ke Jember untuk membagikan sertifikat redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Sukamakmur," kata Hadi dalam sambutannya pada penyerahan 250 sertifikat redistribusi tanah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat.

Menurut ia, tanah yang telah memiliki sertifikat sudah tentu semakin bernilai. Oleh karena itu, Hadi meminta masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat sebagai agunan ke bank untuk pengembangan usaha.

"Jadi, kalau bapak ibu punya usaha, sertifikat ini bisa disekolahkan, tapi harus untuk usaha, jangan disekolahkan untuk konsumtif, harus untuk produktif," tutur Hadi.

Hadi juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan dan menjaga sertifikat tanah yang telah didapat karena dengan diselenggarakannya reforma agraria maka tujuan pemerintah dalam memberikan aset dan akses untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat tercapai.

<em>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto secara simbolis menyerahkan 250 sertifikat redistribusi tanah kepada warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (6/1/2023). ANTARA/Syaiful Hakim</em>
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto secara simbolis menyerahkan 250 sertifikat redistribusi tanah kepada warga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (6/1/2023). ANTARA/Syaiful Hakim

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Jonahar melaporkan pada tahun 2022, Kabupaten Jember memiliki target redistribusi tanah yang berasal dari tanah bekas hak guna usaha (HGU) sebanyak 775 bidang.

"Selain itu, terdapat target penyelesaian objek reforma agraria lainnya yang saat ini sudah ditangani tim GTRA Kabupaten Jember, yaitu salah satunya penyelesaian sengketa konflik di Curahnongko," ujarnya.

Selain itu, di Kabupaten Jember juga sedang melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) sebanyak 11.431 bidang yang ditempati oleh 9.900 orang.

"Telah dilaksanakan inventarisasi awal lokasi, survei lapangan, hasil verifikasi lapang, dan finalisasi usulan jumlah 45 desa dengan luasan sekitar 13.756.690 meter persegi dan jumlah bidang tanah 11.431 bidang jumlah pemohon 9.900 orang," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menuturkan penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Jember karena tanah yang telah puluhan tahun diharapkan masyarakat akhirnya dapat diterbitkan sertifikatnya.

Oleh karena itu, Hendy menghaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mengupayakan, terutama Kementerian ATR/BPN dan PT Perkebunan Nusantara.

"Insyaallah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan (sertifikat) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jember," ujar Hendy Siswanto.