Haedar Nashir berpeluang kembali pimpin PP Muhammadiyah

Haedar Nashir yang mendapatkan suara terbanyak melalui pemilihan e-voting dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS, berpeluang besar kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027.

Ketua Panitia Pemilihan Dahlan Rais di Solo, Minggu, mengatakan seusai pemilihan menyebut 13 orang terpilih sebagai anggota PP Muhammadiyah (PPM) dari 39 calon peserta.

Dari 13 nama yang terpilih anggota PP Muhammadiyah menempati urutan pertama dalam pemilihan e-voting, yakni Haedar Nashir, yang memperoleh 2.203 suara, disusul oleh Abdul Mu'ti dengan mendapatkan 2.159 suara.

Baca juga: Peserta Muktamar tentukan 13 nama anggota PP Muhammadiyah 2022-2027

Ketiga Anwar Abbas sebanyak 1.820 suara, Busyro Muqoddas (1.778), Hilman Latief (1.675), Muhadjir Effendy (1.598), Syamsul Anwar (1.494), Agung Danarto (1.489), Saad Ibrahim (1.333), Syafiq A Mughni (1.152), Dadang Kahmad (1.119), Ahmad Dahlan Rais (1.080), dan Irwan Akib (1.001).

Sebanyak 13 anggota PP Muhammadiyah tersebut akan dibawa ke rapat Muktamar Muhammadiyah di Edutorium KH Ahmad Dahlan, pada Minggu (20/11).

Dahlan Rais mengatakan dari perolehan nama tersebut, kemungkinan besar yang menjadi ketua umum adalah yang mendapat suara terbanyak. Hal itu, juga untuk menghargai yang mendapat suara terbanyak.

"Ketua umum yang terpilih dalam rapat 13 orang itu, harus dimintakan persetujuan kepada muktamirin. Sedangkan sekretaris umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih," kata Dahlan Rais.

Baca juga: Presiden buka Muktamar Muhammadiyah & Aisyiyah dihadiri ribuan peserta

Baca juga: Muhammadiyah berkomitmen jaga kebersihan lingkungan selama muktamar

Kendati demikian, kata Dahlan, ada sejarah yang menjadi ketua umum bukan yang dipilih oleh muktamirin.

Dia mencontohkan dalam Muktamar di Purwokerto pada 1950-an, pimpinan terpilih tidak ada yang mau menjadi ketua umum. Akhirnya mereka meminta Buya Sutan Mansur di Sumatra Barat untuk memimpin Muhammadiyah. Buya bersedia lalu hijrah ke Jawa untuk menjadi ketua umum.