Hakim Agung Jadi Tersangka, Wapres Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah mendukung langkah pemberantasan korupsi.

"Ya tentu kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum untuk masalah pemberantasan korupsi, itu menjadi komitmen pemerintah," katanya di Kompleks Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/9).

Dia mendukung langkah penegakan hukum oleh KPK. Ma’ruf berkata, pemerintah berkomitmen penuh dalam program pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya kira itu sudah jadi komitmen pemerintah dalam program kita itu salah satu programnya adalah pemberantasan korupsi di lembaga manapun tingkat manapun kalau ada bukti yang jelas, ya sesuai dengan aturan ketentuan harus bisa diproses secara hukum," terangnya.

"Saya kira seperti tadi saya katakan ya memang penegakan hukum untuk kasus korupsi itu sudah menjadi kewenangan KPK," tandas Ma’ruf.

Diberitakan, Hakim Agung Sudrajad Dimyati menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/9). Sudrajad sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sudrajad tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.30 WIB. Dia datang dengan didampingi empat orang lainnya tanpa memberikan keterangan ke awak media.

KPK sebelumnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Salah satunya Sudrajad Dimyati (SD).

Sembilan tersangka lainnya adalah Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, Kemudian dua PNS MA bernama Redi (RD) dan Albasri (AB), lalu dua pengacara bernama Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES), serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS). [fik]