Hakim Perintahkan JPU Bebaskan Edy Mulyadi di Kasus Jin Buang Anak

Merdeka.com - Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengeluarkan pegiat media sosial, Edy Mulyadi dari penjara. Meskipun dalam perkara ini Edy telah divonis divonis 7 bulan 15 hari dalam perkara dugaan ujaran kebencian.

"Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," ujar hakim ketua Adeng AK dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin (12/9).

Adapun alasan pengeluaran tersebut karena Edy dalam kasus ujaran kebencian mengenai pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut sebagai 'Tempat Jin Buang Anak' telah diyakini bersalah melanggar Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Namun Majelis Hakim mengeluarkan putusan agar Edy dilepaskan, lantaran masa penangkapan yang bersangkutan telah terhitung sama dengan masa hukuman penjara yang diberikan hakim.

Oleh sebab itu, majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum segera mengeluarkan Edy dari tahanan.

"Karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," kata hakim.

Tanggapan Polri

Sementara itu, Polri menghormati atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari penjara terkait kasus ujaran kebencian kritik atas pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) 'tempat jin buang anak'.

"Polri menghormati setiap keputusan pengadilan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi.

Dedi pun menyatakan, vonis maupun perintah untuk membebaskan Edy, karena hukuman penjara telah sama dengan masa penangkapan. Hal itu sudah ranah majelis hakim yang menyidangkan.

"Itu sudah menjadi ranah pengadilan dan hakim yang berkompeten menyampaikan," katanya.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan

Adapun dalam vonis kasus ini, Edy Mulyadi mendapatkan hukuman lebih ringan ketimbang tuntutan dari Jaksa penuntut umum dengan hukuman empat tahun penjara.

Walaupun dalam vonis itu, Majelis hakim PN Jakarta Pusat tetap menilai, Edy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat," ujar hakim ketua Adeng AK dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin (12/9).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yakni 7 bulan 15 hari" kata hakim.

Majelis hakim menilai, Edy hanya terbukti menyiarkan berita yang tidak pasti dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Menurut hakim, pegiat media sosial itu terbukti melanggar Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 mengenai kabar angin atau kabar yang tidak pasti. [eko]