Hal Buruk Bisa Terjadi Jika Mobil Tak Dapat Diskon PPnBM

Yunisa Herawati
·Bacaan 1 menit

VIVA – Indonesia merupakan salah satu negara, yang sudah mandiri dalam hal penyediaan kendaraan bermotor. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, 90 persen kebutuhan produk otomotif bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Tak hanya itu, Ketua Gaikindo, Yohannes Nangoi juga mengatakan bahwa tingkat kandungan dalam negeri untuk produksi mobil di Tanah Air saat ini sudah terbilang tinggi, yakni 70-80 persen.

Dari sekitar 1,5 juta unit yang diproduksi setiap tahun, sebagian juga dikirim untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Jumlahnya sebelum pandemi, yakni sekitar 330 ribu unit.

“Kalau Anda ke luar negeri lalu melihat ada mobil Xpander, Isuzu Traga, atau kendaraan sejenis Daihatsu GranMax, itu semua dari Indonesia,” ujarnya, dikutip VIVA Otomotif dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Rabu 31 Maret 2021.

Nangoi menjelaskan, kapasitas produksi industri otomotif di Indonesia saat ini bisa mencapai 2,4 juta unit per tahun. Tapi, adanya pandemi membuat tahun lalu jumlahnya hanya sekitar 700 ribuan unit saja, di mana 500 ribuan unit untuk pasar dalam negeri dan sisanya ekspor.

Memasuki tahun 2021, Nangoi mengungkapkan bahwa penurunan penjualan mobil masih terjadi. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, dampaknya sangat besar.

“Bukan hanya PHK (pemutusan hubungan karyawan) bisa terjadi, namun eksistensi bisnis sektor otomotif pun turut terancam,” ungkapnya.

Itu sebabnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengizinkan adanya insentif sementara berupa pembayaran pajak barang mewah atau PPnBM ditanggung oleh pemerintah.

Besarannya yakni 100 persen pada periode Maret hingga Mei tahun ini, kemudian turun menjadi 50 persen di Juni sampai Agustus, lalu 25 persen mulai September hingga Desember.

“Anggaran insentif PPnBM kendaraan bermotor diperkirakan mencapai Rp2,99 triliun. Pemerintah berharap insentif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga mendorong perbaikan pada industri otomotif dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Menkeu.