Halangi Capres Independen UU Parpol kembali Diuji

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang perdana pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) yang dimohonkan Aruji Kartawinata yang berniat mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) dari jalur independen pada Pemilu 2014.

"Kami keberatan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Parpol itu karena menghilangkan hak konstitusional warga negara yang bukan berasal dari Parpol," kata Aruji, saat sidang pemeriksaan pendahuluan di MK Jakarta, Selasa.

Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Parpol berbunyi: "Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi : (d) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden".

Aruji menilai berlakunya pasal itu mengganjal pencalonannya sebagai bakal calon presiden karena tidak terdaftar dalam parpol peserta pemilu.

Dia mengatakan bahwa rekrutmen parpol selama ini tidak demokratis karena semakin menutup warga negara dari unsur independen untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden.


"Seharusnya bakal calon dari unsur jalur independen diperbolehkan mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, selain dari parpol politik," tutur Aruji.

Menurut dia, pasal itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Sidang panel ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi didampingi Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim sebagai anggota.

Menanggapi permohonan ini, Muhammad Alim mengingatkan kepada pemohon bahwa MK telah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim terkait capres dari independen.


"Anda bisa lihat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan partai politik atau gabungan parpol peserta pemilu. Pasal itu jelas, pasangan dari jalur independen tidak diatur. Jadi, MK tidak bisa keluar dari UUD 1945," kata Alim.

Meski begitu, Alim mengingatkan kalau pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur atau bupati/walikota dipilih secara demokratis dan membuka ruang bagi jalur independen untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Calon kepala daerah dari jalur independen diperkenankan oleh MK, tetapi kalau calon presiden belum pernah ada yang dikabulkan MK," kata Alim.

Untuk itu, hakim konstitusi ini menyarankan kepada pemohon untuk merenungkan kembali permohonannya. "Renungkan kembali permohonan ini, tetapi itu hak Saudara untuk melanjutkan permohonan ini atau tidak," kata Alim.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.