Hambat Penyaluran Pupuk Subsidi, Ini 57 Kabupaten/Kota yang Belum Terbikan SK

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin, menyebutkan ada 57 Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Pupuk Subsidi. Dengan belum terbitnya SK tersebut membuat penyaluran pupuk subsidi terhambat.

“Dilihat ada 57 Kabupaten yang belum menerbitkan SK pupuk bersubsidi, di sini provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat ada yang belum,” kata Sudin dalam Raker bersama Menteri Pertanian, Senin (25/1/2021).

Oleh karena itu, Sudin meminta Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk melakukan terobosan-terobosan agar penyaluran pupuk bisa cepat.

“Saya meminta kepada Mentan dan PHIC buatlah terobosan. Ini harusnya ada komunikasi dengan Menteri dalam negeri jangan nanti pupuknya belum ada, Menterinya (Mentan) yang salah atau PHIC nya yang salah. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Berikut daftar Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan SK Pupuk Subsidi:

1. Provinsi Aceh: Kab. Aceh Barat, Kab. Gayo Lues, Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe

2. Provinsi Sumatera Utara: Kab. Baru Bara, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Langkat, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pasangsidimpuan.

3. Provinsi Riau: Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kota Dumai.

4. Provinsi Sumatera Selatan: Kab. Banyuasin, Kab. Lahat, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang.

5 Provinsi Kepulauan Riau: Kota Batam

Daftar Selanjutnya

Herman Widiono mengatakan untuk pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios, hingga kelompok tani masih sesuai prosedur.
Herman Widiono mengatakan untuk pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke kios, hingga kelompok tani masih sesuai prosedur.

6. Provinsi DKI Jakarta: Kota ADM. Jakarta Barat, Kota ADM. Jakarta Timur, Kota ADM. Jakarta Utara.

7. Provinsi Jawa Barat: Kab. Garut, Kota Depok, Kota Bogor,

8. Provinsi Kalimantan Barat: Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Landak, Kab. Sambas, Kab. Sintang, Kota Singkawang.

9. Provinsi Kalimantan Tengah: Kab. Katingan, Kab. Murung Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Seruyan,

10. Provinsi Kalimantan Selatan: Kab. Balangan, Kab. Banjar.

11. Provinsi Kalimantan Utara: Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung.

12. Provinsi Sulawesi Selatan: Kab. Tana Toraja, Kab. Toraja Utara.

13. Provinsi Maluku: Kab. Buru Selatan, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara, Kota Ambon, Kota Tual.

14. Provinsi Papua: Kab. Sarmi, Kab. Biak Numfor, Kab. Mappi

15. Provinsi Papua Barat: Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni, Kota Sorong.

SK Kabupaten Belum Terbit jadi Hambatan Penyaluran Pupuk Subsidi

Penampakan tumpukan pupuk subsidi melimpah di salah satu gudang penyangga PT Petrokimia Gresik yang berada di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)
Penampakan tumpukan pupuk subsidi melimpah di salah satu gudang penyangga PT Petrokimia Gresik yang berada di Kabupaten Blora (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Aturan yang diterbitkan 30 Desember 2020 ini menjadi dasar dalam penyaluran pupuk subsidi di masing-masing kota/kabupaten.

Sayangnya, aturan tersebut belum menjadi jaminan para petani untuk menerima pupuk subsidi di puncak musim tanam di awal Januari 2021 ini. Hal ini lantaran masih ada sejumlah pemerintah daerah yang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian setempat yang menjadi dasar distribusi pupuk di masing-masing daerah.

"Permasalahan pupuk subsidi ini tidak hanya soal jumlah alokasi atau distribusi, melainkan masalah regulasi ini juga menjadi masalah, khususnya di setiap kota/kabupaten," kata Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir kepada Liputan6.com, Jumat (15/1/2021).

Dia menegaskan, KTNA di masing-msaing daerah selama ini juga sudah terlibat dalam manajemen pupuk subdisi bersama dengan pemerintah daerah. Pihaknya juga terus mengusulkan untuk penerbitan regulasi ini lebih cepat.

Meski demikian, diceritakannya, dirinya memberikan acungan jempol kepada Kementerian Pertanian yang telah memangkas regulasi distribusi pupuk subsidi. Saat ini distribusi pupuk subsidi melalui SK Dinas Pertanian, dimana sebelumnya harus melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Kala itu, distribusi pupuk lebih lambat karena menunggu Pergub di masing-masing daerah yang belum terbit.

"Karena perusahaan pupuk kan tidak mau mendistribusikan kalau tidak ada dasar aturannya. Pupuk subsidi ini diawasi mulai dari BPK, PPATK hingga KPK. Akhirnya petani yang dirugikan karena harus menunggu, padahal sudah masuk musim tanam," paparnya.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada pemerintah kota/kabupaten untuk segera menerbitkan aturan turunan tentang pupuk subsidi ini.

"Kita sudah menerima kenaikan HET pupuk subsidi, sekarang kita hanya minta jaminan ketersediaan dan pasokan pupuk subsidi saja," pungkas dia.

Baru 93 Kabupaten

Seperti diketahui, hingga 10 Januari 2020, dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, baru 93 kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK. Masih terdapat 421 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK tersebut. Akibatnya, meski produsen dan distributor sudah menyediakan komoditas pupuk ini hingga di pelosok daerah, pupuk bersubsidi sama sekali belum disalurkan kepada petani hingga terbitnya SK.

Alhasil, petani terpaksa membeli pupuk dengan harga non subsidi. Hal tersebut pula yang menyebabkan mengemukanya isu mahalnya harga pupuk lantaran petani e-RDKK yang biasa beli pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non subsidi sampai dengan SK di daerahnya terbit, demi tetap bisa menanam dan produktif.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat terdapat 27 kabupaten/kota, dan baru 11 kabupaten/kota saja yang sudah menerbitkan SK. Sedangkan 16 daerah lainnya masih belum menerbitkan SK.

Di Jawa Timur, sebanyak 38 kabupaten/kota, baru 19 daerah yang menerbitkan SK, artinya masih 19 daerah yang masih belum menerbitkan SK untuk penyaluran pupuk subsidi. Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota, masih terdapat 11 daerah yang belum menerbitkan SK. Di SUmatera Utara dari 33 Kab/kota, masih terdapat 20 daerah yang belum menerbitkan SK.

Di Sulawesi Selatan, dari 24 kab/kota, baru 10 yang terbitkan SK. sebanyak 14 daerah lainnya masih belum menerbitkan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: