Harga BBM Naik, Antara Menyelamatkan APBN dan Mengorbankan Pertumbuhan Ekonomi

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai hari ini, Sabtu (3/9). Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

Lalu, harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggung hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," ungkap Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, selama ini pemerintah telah menaikan anggaran kompensasi dan subsidi 3 kali lipat dari yang dianggarkan dalam APBN 2022. Semula hanya Rp152,2 triliun kini menjadi Rp502,4 triliun. Angka ini pun masih berpotensi naik hingga di atas Rp600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.

"Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa menjadi USD 105 dollar per barel dengan kurs 14.700 per dollar dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kilo liter dan solar bersubsidi 17,44 juta kiloliter," tutur Sri Mulyani di Istana Negara.

Meski belakangan harga ICP mengalami tren penurunan, namun dalam hitungannya rata-rata harganya masih sekitaran USD 97 per barel. Dari angka tersebut, alokasi pemerintah yang Rp502,4 triliun itu pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

"Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke USD 90 atau turun di bawah USD 90 USD sekalipun, maka harga rata-rata masih ICP Indonesia masih di angka USD 97. Angka itu dari 502 triliun tetap akan naik Rp 653 triliun, kalau harga ICP USD 99. Kalau harga ICP di USD 85 sampai Desember, kenaikan subsidi menjadi 640 triliun," kata dia.

Harga Keekonomian Beda Tinggi

Hal serupa juga pernah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dia menjelaskan, meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, namun selisih harga jual dan nilai keekonomiannya masih besar. Sebab tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya harga keekonomian dari BBM Pertalite dan Solar.

"Meski mulai menurun masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya harga keekonomian dan harga penjualan pertalite dan solar," kata dia.

Sehingga pemerintah tidak lagi punya pilihan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp502.4 triliun. Namun pemerintah tidak bisa lagi terlalu lama menahan harga BBM di tingkat konsumen.

"Ini tidak ada pilihan karena di kita ini subsidi sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Luhut mengatakan bila pemerintah tidak lagi menambah anggaran kompensasi dan subsidi pemerintah, maka dana yang ada bisa dialihkan untuk program lain. "Kalau ini bisa dikurangi dan bisa dialihkan ke harga-harga yang lain itu akan lebih bagus," sambungnya.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pernah mengatakan, jika harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan dan pemerintah mempertahankan harga BBM seperti saat ini, dampaknya beban APBN akan semakin berat. Tanpa ada penyesuaian harga BBM dia memperkirakan kompensasi dan subsidi energi bisa jebol hingga Rp 600 triliun.

"(Kalau kompensasi dan subsidi) sampai Rp600 triliun itu sama dengan 25 persen dari total pendapatan negara," kata dia.

Terlebih dengan skema subsidi yang digunakan saat ini membuat BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Mengingat saat ini banyak masyarakat mampu yang justru menggunakan BBM bersubsidi.

"Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran. Kasih ke masyarakat yang mampu, minyak dikasih ke oknum perusahaan kebun dan tambang," kata dia.

"Gimana tuh? Pajaknya dari rakyat kecil, baru kasih ke orang yang enggak pantas mendapatkan subsidi. Kan enggak fair," pungkasnya.

Pemerintah Tidak Seharusnya Menaikkan Harga BBM

Sementara itu, kenaikan harga BBM dinilai bisa mengerek inflasi hingga tembus 7 persen tahun ini. Ekonom Indef, Nailul Huda menilai, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan inflasi hingga 7 persen dari yang saat ini mencapai 4,69 persen pada Agustus 2022.

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen," kata Huda saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Huda menuturkan kenaikan harga BBM bisa mengerek banyak kenaikan harga. Semua harga barang akan naik karena biaya transportasi mengalami kenaikan.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, beban pemerintah menekan subsidi energi bisa makin bengkak. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin bengkak.

"Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat," kata dia.

Kenaikan harga BBM juga bisa mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan terancam mengalami kontraksi dan mengganggu ekonomi nasional.

"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Pertumbuhan Ekonomi Merosot

Hal senada juga diungkapkan Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim. Dia menilai dampak dari kenaikan harga BBM subsidi karena tidak hanya berdampak pada putaran pertama pada inflasi administered price, tetapi juga berdampak pada putaran kedua pada transportasi serta barang dan jasa lainnya.

Harga Pertalite yang naik menjadi Rp10.000 per liter, akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 persen poin. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi berpotensi terpangkas sebesar -0,17 persen poin.

Ekonom Center of Economics Law and Studies (Celios), Bhima Yudhistira menuturkan, kenaikan harga Pertalite tidak hanya mengancam masyarakat miskin di Indonesia. Kalangan menengah juga rentan terhadap kenaikan BBM dengan RON 90 ini.

Alasannya, masyarakat kelas ini sebelumnya memang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax. Namun karena harganya naik menjadi Rp14.500 per liter, mereka pun beralih menggunakan Pertalite.

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," tutur Bhima.

"Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin," sambungnya.

Konsumsi belanja masyarakat yang berkurang ini bisa menimbulkan efek domino yang lebih luas. Penurunan permintaan barang bisa membuat sektor manufaktur terganggu dan berakhir pada tidak tercapainya target pemulihan ekonomi nasional.

"Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," kata dia.

Dorong Inflasi

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM subsidi bukan pilihan yang tepat. Sebab bisa mendorong peningkatan inflasi.

"Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut Inflasi," ucapnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Sabtu (20/8).

Fahmy memproyeksikan, jika kenaikan harga Pertalite dipatok menjadi Rp 10.000 per liter, akan memberi kontribusi terhadap inflasi mencapai 0,97 persen. Sehingga, inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan inflasi sebesar itu, dia meyakini akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berpotensi besar akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen.

"Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini," tutupnya. [idr]