Harga BBM Naik Tak Pengaruhi Daya Beli Masyarakat, Sri Mulyani: Di Mana-mana Macet

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar 30 persen beberapa waktu lalu berdampak kecil terhadap daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari fenomena kemacetan yang masih terjadi di jalanan ibu kota Jakarta meski harga BBM mahal.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih bertahan di atas 5 persen hingga memasuki kuartal III-2022. Meskipun, harga BBM subsidi mengalami kenaikan imbas lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina.

Diketahui, Pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.

"Tiga kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh di atas 5 persen, meskipun (harga) naik BBM 30 persen. Di mana-mana masih macet," kata Sri Mulyani dalam Bincang APBN 2023 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/10).

Bendahara Negara ini menyampaikan, tetap terjaganya tren pemulihan ekonomi nasional meski harga BBM subsidi mengalami penyesuaian tak lepas dari berfungsi baiknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Ini karena APBN telah di desain sedemikian rupa untuk lebih fleksibel guna meredam guncangan yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi nasional.

"Ini menggambarkan ekonomi kita masih (kuat). Karena shock yang besar tadi di absorber oleh APBN yang besar," pungkasnya.

Jokowi soal Kenaikan Harga BBM: Keputusan yang Sulit

Sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggung hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi di awal September lalu

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi. [idr]