Harta 12 Pejabat Korupsi Terjerat KPK Setahun Terakhir, dari Menteri hingga Anggota DPR

·Bacaan 6 menit

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga yang dinanti masyarakat memberangus upaya korupsi di negara ini. Tercatat dalam setahun terakhir, di tengah pandemi yang meresahkan masyarakat, KPK menangkap pejabat korupsi dari tingkat pusat dan daerah.

Mulai dari menteri, gubernur, anggota dewan, bupati hingga pejabat kementerian harus masuk ke jeruji besi. Salah satu yang cukup mengagetkan adalah penangkapan 2 menteri yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Liputan6.com merangkum para pejabat yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi setahun terakhir dan harta yang mereka miliki, Minggu (26/9/2021). Siapa saja mereka?

1. Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng).

Azis Syamsuddin tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 100.321.069.365. Hal tersebut berdasarkan Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id. Ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan harta bergerak lainnya.

Harta kekayaan Azis Syamsuddin melonjak Rp 3,75 miliar selama pandemi Covid-19, di mana dalam LHKPN yang dilaporkan per 31 Desember 2019, harta kekayaan Azis Syamsuddin masih tercatat sebesar Rp 96.563.663.074.

Sedangkan jika dilihat sejak 2014, harta kekayaan Azis Syamsuddin naik hampir 2 kali lipat, di mana pada tahun tersebut politisi Parta Golkar ini memiliki kekayaan Rp 59.878.108.283.

2. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Penangkapan bupati ini dilakukan oleh Tim Satgas KPK pada Selasa, 21 September 2021 malam. Baru 3 bulan menjabat Bupati, Andi diamankan tim penindakan KPK.

Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Andi tercatat memiliki harta sebesar Rp 478.078.198.

Harta itu dilaporkan Andi pada 9 September 2020. Saat itu Andi menyampaikan LHKPN-nya sebagai calon Wakil Bupati Kolaka Timur.

Dalam laman LHKPN-nya, Andi tercatat memiliki tanah seluas 8.000 meter. Tapi dia melaporkan tak memiliki rumah.

Andi juga tidak tercatat memiliki kendaraan. Namun, dia tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 374.400.000. Andi juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp 13.678.198.

3. Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan menaiki tangga di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/9/2021). Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan menaiki tangga di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/9/2021). Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

KPK menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dan gratifikasi.

Budhi tercatat memiliki harta sebanyak Rp 23,8 miliar, yang disampaikan pada 25 Januari 2021 untuk pelaporan periodik 2020.

Budhi tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan namun tak memiliki alat transportasi dan mesin. Dia juga melaporkan harta bergerak lainnya dan tak punya utang. Harta Budhi didominasi surat berharga dan kas atau setara kas lainnya.

4. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari

Bupati ini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur. Melansir laman e-LHKPN, Puput Tantriana Sari memiliki kekayaan total senilai Rp. 10.019.266.906. Ini terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

5. Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadan Ramdani

Pejabat Kemenkeu ini ditahan KPK usai menjadi tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

Dari penelusuran terkait nilai kekayaan dari situs KPK, Dadan Ramdani terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 27 Februari 2020.

Dia melaporkan jika total harta kekayaannya mencapai Rp 953.039.247. Ini terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan harga bergerak lainnya.

6. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (tengah) saat meninggalkan gedung KPK Jakarta, Kamis (26/10). Taufiqurrahman ditahan KPK melalui OTT terkait dugaan suap perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (tengah) saat meninggalkan gedung KPK Jakarta, Kamis (26/10). Taufiqurrahman ditahan KPK melalui OTT terkait dugaan suap perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Tim penindakan KPK menangkap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan Novi diduga berkaitan dengan transaksi suap mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk.

Mengutip LHKPN, Novi yang menjadi orang nomor satu di Nganjuk sejak 24 September 2018 ini tercatat memiliki harta senilai Rp 116.897.534.669.

Harta tersebut dilaporkan Bupati Nganjuk tersebut pada 27 April 2020 untuk laporan periodik tahun 2019. Harta Novi sekitar Rp 116 miliar itu didominasi oleh tanah dan bangunan.

7. Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial

KPK menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka dijerat sebagai pemberi suap.

Syahrial diduga menyuap penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Suap bertujuan agar Robin membantu menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai. Syahrial memiliki harta harta Rp 11.665.783.179.

Syahrial melaporkan hartanya pada 4 Februari 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020. Harta yang dilaporkan Syahrial didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di Tanjungbalai dan Labuhanbatu.

8. Nurdin Abdullah

Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menyita koper berisi Rp 2 Miliar dalam OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Petugas menunjukkan barang bukti pada jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menyita koper berisi Rp 2 Miliar dalam OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 26 Februari 2021 malam hingga Sabtu (27/2/2021) dinihari.

Nurdin diamankan beserta sejumlah pihak lainnya. Mereka dibekuk tim penindakan lantaran diduga terlibat tindak pidana suap.

Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, harta Nurdin Abdullah mencapai Rp 51,3 miliar. Nurdin terakhir melaporkan hartanya pada 29 April 2020 untuk laporan periodik tahun 2019.

Harta yang dimiliki Nurdin Abdillah didominasi oleh harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan.

9. Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo terjaring OTT KPK pada Kamis (3/12/2020) sekitar pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan laman harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Bupati Banggai Laut Wenny melaporkan hartanya pada 3 Maret 2020 untuk tahun periodik 2019. Dalam laman tersebut tercatat Wenyy memiliki harta senilai Rp 5.435.500.000.

Wenny tercatat memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kota Surabaya, Banggai, dan Banggai Laut.

Dia juga memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil dan motor. Utang Bupati Banggai Laut itu tercatat senilai Rp 450 juta.

10. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (29/1/2021). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengadaan Bantuan Sosial penanganan COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (29/1/2021). Juliari Batubara diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengadaan Bantuan Sosial penanganan COVID-19. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Satgas KPK menangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dalam operasi tangkap tangan (OTT) pukul 10.30 WIB, Jumat (27/11/2020).

Berdasarkan laman LHKPN, harta Wali Kota Ajay mencapai Rp 8,1 miliar. Ajay melaporkan hartanya pada 21 Februari 2020 untuk pelaporan periodik tahun 2019.

Harta Ajay yang dilaporkan KPK terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

11. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Penangkapan KPK yang menggegerkan adalah saat Tim Satgas KPK mengamankan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Sokarno Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari sekitar pukul 01.23 WIB.

Edhy Prabowo ditangkap bersama keluarganya dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan usai perjalanan dari Amerika Serikat.

Berdasarkan harta yang dilaporkan ke KPK, tercatat Edhy Prabowo memiliki harta sebesar Rp 7,4 miliar. Politikus Partai Gerindra itu melaporkan hartanya pada 31 Desember 2019. Kekayaan yang dilaporkan tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

12. Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, harus berurusan dengan hukum dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Pada Minggu (6/12/2020) dini hari, Ketua KPK Firli Bahuri mengonfirmasi menetapkan lima orang sebagai tersangka dugaan kasus suap pengadaan barang untuk bantuan sosial Covid-19. Salah satunya Mensos Juliari.

Berdasarkan Laporan LHKPN yang dilaporkan 30 April 2020, Juliari memiliki harta kekayaan sebesar Rp 47,19 miliar. Secara terperinci, Juliari paling banyak memiliki tanah dan bangunan dan alat transportasi. Juliari juga tercatat masih memiliki utang senilai Rp17,58 miliar.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel