Harun Al Rasyid Cagub NTB Terkaya

Mataram (ANTARA) - Harun Al Rasyid merupakan calon Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018 terkaya dibanding tiga calon gubernur dan empat calon wakil gubernur lainnya, dengan harta kekayaan bernilai Rp17,42 miliar.

Harta kekayaan para kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) NTB itu diumumkan ke publik di hadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kandidat yang akan bertarung dalam Pilkada NTB, di Mataram, Kamis.

Dari delapan kandidat cagub/cawagub itu, Harun paling banyak memiliki memiliki harta kekayaan, yakni sebesar Rp17,42 miliar lebih, ditambah 13.362 dolar AS.

Harta kekayaan Harun itu dikemas dalam LHKPN kemudian disampaikan kepada KPK pada 25 Februari 2013, dan telah diklarifikasi dan diverifikasi oleh tim pemeriksa KPK pada masa verifikasi dan klarifikasi, 15-17 April 2013.

Pada laporan sebelumnya kepada KPK, 4 Januari 2010, Harun menyampaikan harta kekayaannya sebesar Rp16,25 miliar lebih, tanpa tabungan dolar AS.

Dengan demikian, dalam dua tahun terakhir kekayaan Harun bertambah sebesar Rp1,17 miliar lebih ditambah 13.362 dolar AS.

"Terjadi penambahan harta kekayaan saya ini, karena ada tabungan yang mengendap di bank dan saya lupa, tapi KPK tahu, dan bersumber dari penghasilan yang saya dapat," ujar Harun.

Harun merupakan Gubernur NTB periode 1998-2003, yang kemudian menjadi anggota DPD asal NTB hingga DPR.

Kandidat Cagub NTB yang menempati urutan kedua dari aspek harta kekayaannya yang juga dikemas dalam LHKPN dan disampaikan ke KPK, yakni TGH M Zainul Majdi, kandidat yang tengah berkuasa (incumbent).

Zainul memiliki harta kekayaan sebesar Rp11,43 miliar ditambah 129.774 dolar AS, yang disampaikan ke KPK pada 11 Februari 2013.

Pada laporan sebelumnya kepada KPK, 26 Juli 2010, harta kekayaan Zainul sebanyak Rp5,52 miliar lebih, sehingga ada peningkatan sebesar Rp5,91 miliar lebih.

Zainul merupakan Gubernur NTB periode 2008-2013, yang juga pernah menjadi anggota DPR dan berkecimpung di Komisi X dan VIII.


Selanjutnya, harta kekayaan Cagub NTB Zulkifli Muhadli yang terdata sebanyak Rp7,22 miliar lebih sesuai yang dituangkan dalam LHKPN dan dilaporkan ke KPK pada 15 Februari 2013.

LHKPN sebelumnya yang dilaporkan ke KPK pada 25 Januari 2010, harta kekayaan Zulkifli terdata sebanyak Rp6,14 miliar lebih sehingga terjadi penambahan sebesar Rp1,08 miliar lebih.

Zulkifli merupakan Bupati Sumbawa Barat dua periode berturut-turut sejak 2005.

Cagub NTB lainnya yakni Suyadi Jaya Purnama mengumumkan harta kekayaannya sebanyak Rp1,40 miliar lebih, yang dikemas dalam LHKPN kemudian disampaikan ke KPK, pada 1 Maret 2013. Laporan sebelumnya, pada 29 Desember 2003, kekayaan Suryadi sebanyak Rp16 juta, sehingga terjadi peningkatan lebih dari Rp1 miliar dalam kurun waktu 10 tahun.

Untuk Cawagub NTB, Muhyi Abidin Muhyi yang merupakan anggota DPD asal NTB, mengumumkan harta kekayaannya sebanyak Rp2,49 miliar yang dilaporkan ke KPK pada 20 Februari 2013. Pada laporan sebelumnya, 8 Desember 2009, harta kekayaannya sebanyak Rp710,46 juta, sehingga terjadi peningkatan lebih dari Rp1,5 miliar.

Sementara harta kekayaan Muhammad Amin (cawagub), diumumkan sebesar Rp1,13 miliar lebih, yang dilaporkan ke KPK pada 1 Maret 2013. Pada laporan sebelumnya, 12 Maret 2010, kekayaan Amin sebesar Rp3,75 miliar sehingga terjadi pengurangan sebesar Rp2,6 miliar.

Harta kekayaan Muhammad Ichsan (cawagub) yang dilaporkan ke KPK pada 27 Februari 2013 sebanyak Rp3,11 miliar lebih. Ichsan yang sebelumnya berprofesi Dosen Universitas Mataram (Unram) baru pertama kali menyampaikan LHKPN.

Sedangkan harta kekayaan Johan Rosihan (cawagub) yang dilaporkan ke KPK pada 20 Februari 2013 sebanyak Rp1,53 miliar. Pada laporan sebelumnya, 10 Maret 2010, harta kekayaannya Johan sebesar Rp1,20 miliar lebih, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp300 juta lebih.

Sebelum mengumumkan harta kekayaan Cagub dan Cawagub NTB itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja lebih dulu memberi arahan terkait pelaporan harta kekayaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan integritas penyelenggara negara.

KPK menggandeng KPU NTB untuk menggelar forum deklarasi dan induksi untuk para Cagub dan Cawagub NTB, setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap LHKPN para kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) NTB itu.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.