Haryono Umar Menggebrak Kemendikbud

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini menjadi sorotan. Itu terjadi karena Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud menemukan dugaan korupsi proyek senilai Rp 73,1 miliar di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Mendikbud M Nuh kemudian melaporkan temuan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan menghebohkan itu tak lepas dari peran Haryono Umar, Inspektur Jenderal Kemendikbud yang juga mantan Wakil Ketua KPK.

Haryono mengaku mulai mewaspadai adanya penyimpangan ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan dikembalikan ke jajaran Kemendiknas setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan.

"Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Kebudayaan mencapai 3.000 orang , asetnya triliunan rupiah sehingga rawan menimbulkan penyimpangan," ujar Haryono ketika ditemui di kantornya, Senin (10/6/2013).

Oleh karena itu Haryono dan jajarannya melakukan audit dua kali setiap tahun agar dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan. Tak heran Itjen Kemendikbud yang dipimpinnya melakukan audit pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan APBNP) tahun 2012 di Kemendikbud.

Namun pada audit investigatif di Direktorat Jenderal Kebudayaan, pihaknya menemukan indikasi penyimpangan. Kata Haryono tim auditornya mengimbau agar permasalahan tersebut jangan didiamkan saja, melainkan diteruskan ke proses hukum.

Haryono kemudian melaporkan temuan ke KPK, diikuti penyerahan laporan investigasi oleh Menteri M Nuh pada 29 Mei. Laporan itu diserahkan secara lengkap ke KPK, termasuk klarifikasi Wakil Menteri Bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kacung Marijan.

Berikut petikan wawancara Tribunnews dengan Haryono Umar seputar temuan Itjen Kemendikbud tersebut:

Seperti apa korupsi di Dirjen Kementerian Kebudayaan ?

Kita memeriksa APBNP 2012, pelaksanannya itu di Dirjen Kebudayaan, kegiatannya banyak. Dari hasil audit,  Dirjen Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya itu paling banyak (bermasalah). Banyak yang menggunakan EO (event organizer), tapi tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang.

Seperti apa penyimpangannya ?

Penetapan pemenang EO itu tidak sesuai peraturan perundang-undangan, untuk pemenangannya banyak yang diintervensi (pejabat Kemendikbud).

Ada berapa acara yang bermasalah?

Ada banyak, sampai puluhan jumlahnya. Soal jumlah pastinya saya lupa. EO-nya juga banyak, sampai puluhan.

Siapa pejabat yang diduga terlibat?

Soal materi (perkara) saya tidak bisa sebutkan, tapi banyak pejabat yang terlibat.

Berapa total kerugian negara?

Kegiatannya banyak dan kecil kecil, ada kegiatan yang anggarannya Rp 4 miliar ada Rp10 miliar. Kami belum totalkan, kira-kira mencapai puluhan miliar rupiah, tidak sampai ratusan.

Apa anda yakin laporan ke KPK akan ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan?

Ya, nanti ditambah dengan bukti-bukti lain yang kami miliki. Kami selama ini sudah berkoordinasi dengan KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jadi kami tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan.

Apa maksudnya pencegahan?

Kami di Itjen juga menyediakan pendampingan ke direktorat-direktorat untuk menyusun laporan keuangan. Kami beritahu mana yang boleh dan mana tidak. Kita lakukan review sebelum kita serahkan ke BPK.
Soalnya kalau ada masalah lalu dibiarkan nanti banyak yang masuk penjara, termasuk saya. Saya juga selalu bilang kalau EO pemenang tender itu harus bersih dari pejabat. Jangan ada saudaranya pejabat atau ada pejabat di strukturnya.

Apa di laporan anda ke KPK, EO yang memenangkan tender ada hubungannya dengan pejabat?

Soal materi (kasus) saya tidak bisa katakan
Bagai mana hubungan Anda dengan pejabat di Dirjen Kebudayaan setelah kasus ini dilaporkan ke KPK?
Sampai saat ini baik-baik saja. Kami kan tidak sebut nama, materinya kami tidak sampaikan ke publik, tapi prosesnya iya.

Termasuk Pak Menteri ?

Tetap bagus-bagus saja

Bagaimana kiat agar Irjen di kementerian lain bisa seperti Irjen di Kemendikbud?

Irjen itu harus melakukan pencegahan. Kalau ada masalah tidak boleh didiamkan. Selain itu mempertahankan independensi dan objektivitas. Salah ya harus dikatakan salah. Berkordinasi dengan pihak luar, bukan hanya instansi pemerintah, tapi juga masyarakat, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan Media.

Baca Juga:

  • Itjen Kemendikbud Didesak Usut Praktek Korupsi Pelaksanaan Ujian Nasional
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.