Hasil Putusan Sidang Etik Brotoseno Diumumkan dalam Waktu Dekat

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan memberitahu soal revisi Peraturan Kapolri (Perkap) dalam waktu dekat prihal Peninjauan Kembali (PK) hasil sidang etik anggota. Hal ini berkaitan dengan kode etik eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Raden Brotoseno yang merupakan mantan terpidana korupsi.

"Dalam waktu dekat, tunggu saja. Nanti akan disampaikan secara khusus oleh Kadiv Humas (Irjen Dedi Prasetyo) dan Kadiv Propam (Irjen Ferdy Sambo)," katanya di Jakarta, Minggu (19/6).

Lebih lanjut ia enggan menyampaikan hal itu. Ia menegaskan, akan disampaikan oleh Ferdy.

"Dalam waktu dekat kita akan tindaklanjuti, tapi secara khusus Kadiv Propam yang akan sampaikan," tegasnya.

"Tapi tentunya komitmen Polri untuk tindaklanjuti karena kita buat revisi perpol kalau tidak kita tindaklanjut," pungkasnya.

Sebelumnya, Polri masih menunggu revisi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 rampung. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Kapolri telah memerintahkan agar kedua Perkap tersebut secepatnya direvisi.

Nantinya, rancangan Perkap dijadikan rujukan untuk mempelajari kembali putusan sidang Kode Etik Profesi Polri yang digelar Oktober 2020.

Diketahui, bunyi putusan terhadap AKBP Brotoseno saat itu berupa sanksi pemindahan tugas yang bersifat demosi dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara.

Fokus kita adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu harus dibetulkan dulu," kata Dedi di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Sabtu (11/6).

Nanti apabila rancangan Perkap sudah disahkan baru nanti akan ada langkah langkah lebih lanjut. Kita dalam rangka menunggu itu," imbuh dia.

Dedi menerangkan, keberadaan revisi Perkap sebagai payung hukum di dalam mengoreksi putusan sidang Kode Etik Profesi Polri.

Sebab, pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tidak mengatur adanya peninjauan kembali (PK).

"Iya harus ada payung hukumnya dulu. Dengan adanya Perkap tersebut nanti ada lembaga yang ditunjuk Pak Kapolri. Seperti di pengadilan umum itu PK atau banding. Nanti mengoreksi putusan kode etik yang dilaksanakan sebelumnya," ujarnya. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel