Hasil sarasehan Kongres AMAN VI diharapkan jadi masukan pemerintah

Penjabat Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Frans Pekey menginginkan dari hasil pembahasan dalam sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam membuat regulasi.

"Tentu itu akan menjadi referensi kami juga untuk mendorong eksistensi lembaga keondoafian di Kota Jayapura," katanya dalam pernyataan di Jayapura, Kamis.

Saat menutup sarasehan KMAN VI di Kampung Kayo Pulau, Rabu (26/10) 2022, ia mengatakan dengan regulasi yang nanti dikeluarkan oleh pemerintah pusat maka ada program konkret di daerah, termasuk Kota Jayapura sehingga bisa memperkuat di bidang sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dan perlindungan terhadap budaya dari masyarakat "Port Numbay" itu.

"Supaya masyarakat adat semakin kuat dan eksis di tengah kemajuan masyarakat Kota Jayapura yang heterogen tetapi masyarakat adat 'Port Numbay 'tetap eksis," katanya.

Hal tersebut, kata dia, merupakan bagian yang harus diproteksi dan dilindungi serta diberdayakan agar tidak terjadi marginalisasi yang masif tetapi ada langkah-langkah untuk de-marginalisasi

"Untuk kami minta supaya ondoafi bersama Pemerintah Kota Jayapura bekerjasama untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat dan budaya Port Numbay," katanya.

Ia menambahkan pihaknya memberikan apresiasi kepada warga Kota Jayapura terutama dua kampung yang menjadi lokasi sarasehan KMAN VI yakni Kampung Kayo Pulau dan Kampung Enggros yang memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sarasehan

"Mulai dari penyambutan peserta sarasehan hingga pelayanan panitia KMAN VI di kampung sangat luar biasa sehingga peserta merasa nyaman," demikian Frans Pekey .

Baca juga: Pemerintah siap berkolaborasi untuk pemajuan hak masyarakat adat

Baca juga: KLHK: 150 hutan adat telah diakui oleh nergara

Baca juga: Pemprov Papua sebut KMAN VI penting untuk mantapkan eksistensi budaya

Baca juga: KMAN VI akan membahas kedaulatan masyarakat adat