Hasto: Indonesia Mampu Wujudkan Negara Berdikari dengan Politik Industri

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Ahli dan praktisi Politik Industri Hasto Kristiyanto mengatakan, politik industri di Indonesia harus tetap memegang teguh sesuai dengan Pancasila. Hal ini penting, agar kebijakan industri senafas dengan tujuan dan cita-cita Indonesia bernegara.

Hal ini disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dengan tema Politik Industri: Kebijakan Strategis Menjadi Negara Berdikari. Turut hadir Ketua Umum PII Heru Dewanto dan Sekretaris Jenderal PII Teguh Haryono.

Peserta Program Doktor Universitas Pertahan ini menuturkan, dengan Pancasila sebagai dasarnya, maka politik industri harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat agar tak ada lagi kemiskinan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Hasto, Indonesia memiliki kemampuan ini, di mana salah satunya saat Presiden RI Sukarno mampu membawa Indonesia sebagai pemimpin bagi negara asia dan afrika. Bahkan, Sukarno pernah mengancam akan mendatangkan insinyur asing jika tak ada insinyur Indonesia mampu membuat gedung yang khas nusantara, seperti gedung DPR dan Jembatan Semanggi.

Nyatanya, cerita dia, para insinyur Indonesia terpacu dan menghasilkan karya anak bangsa.

"Dan inilah yang menjadi sebuah dasar bagi kita semuanya, bahwa di dalam membawa kemajuan politik industri berdikari, kuncinya adalah pada semangat terdahulu," kata Hasto, Selasa (27/10/2020).

Setelah adanya semangat, baru diimplementasikan kebijakannya seperti apa, dengan meningkatkan percaya diri, sebagaimana keberanian founding father untuk menetapkan Indonesia bisa berdikari. Menurut Hasto para founding father membuktikannya, bagaimana Indonesia punya jalur rempahnya, dengan militernya yang membuat kita terdepan di Asia Tenggara.

Karena dengan modal yang begitu banyak di miliki Indonesia, maka perlu ada yang diperkuat. "Yang perlu diperkuat adalah seluruh fundamen dari konsepsi semua tersebut. Sebuah fundamen dari politik industri berdikari yang harus dijalankan untuk memenuhi tujuan bernegara kita," jelas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menekankan, dalam konteks kekinian, politik industri berdikari penting dengan penguasan iptek. Tanpa itu menurutnya, Indonesia tidak akan bisa melakukan sebuah loncatan besar.

"Percepatan teknologi. Ini tugas bersama. Perlu sosialisasi agar bisa mewujudkan industri berdikari seperti negara lain. Bagi PII ini juga tantangan untuk meningkatkan sumber daya manusia," tutur Hasto.

Dia pun menyampaikan ada rekomendasi yang harus diwujudkan, yakni roadmap penguasaan ilmu-ilmu dasar yang tinggal diimplementasikan, kemudian supremasi riset dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian menyusul terkait APBN khusus dana riset harus ditingkatkan agar terjadi perubahan secara revolusioner, terutama bagi investasi manusia Indonesia inovatif yang berorientasi kepada peningkatan nilai tambah atas industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terakhir pengembangan sistem kebudayaan yang respek terhadap budaya, riset, dan inovasi.

"Karena itulah rekomendasi kami karena ilmu pengetahuan diabdikan untuk kepentingan amal dan kemanusiaan kata Bung Karno tahun 1946," tegas Hasto.

Banyak Dilakukan

Sementara itu, Ketua Umum PII Heru Dewanto menegaskan, pihaknya tak diam saja dan sudah berkeliling ke kementerian-kementerian, untuk membawa industri Indonesia ke arah yang lebih maju.

"PII telah roadshow ke berbagai kementerian. Intinya bagi kita ikuti roadmap transformasi digital, percepatan inovasi revolusi industri ke 4," ungkap Heru.

Menurut dia, dengan hadirnya transformasi digital, maka Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain. "Transformasi digital sebelumnya berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Tanpa transformasi digital kita akan tertinggal dari negara lain," tukas Heru.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: