Hatta: Perpres 71 Percepat Proses Pengadaan Infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Lahan dapat mempercepat proses pengadaan infrastruktur di Indonesia.

"Tentu Perpres ini memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam proses tersebut," kata Hatta Radjasa, di Jakarta, Jumat.

Hatta juga telah memastikan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Lahan telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Iya, Perpres itu sudah ditandatangani," katanya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang tata cara pengadaan tanah merupakan lanjutan dari amanat pasal 53 dan Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam Perpres itu diatur mengenai tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil.

Berdasarkan informasi dari situs www.setkab.go.id, perpres ini mengatur durasi waktu setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk durasi waktu keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah untuk kepentingan umum paling lama (maksimal) 583 hari.

Selain itu, terkait keharusan instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum agar menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Karena itu harus disebutkan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah. Lalu selanjutnya diserahkan kepada Gubernur yang melingkupi wilayah dimana letak tanah berada.

Terkait pembentukan Tim Persiapan dilakukan oleh Gubernur, dengan anggotanya adalah Bupati/Walikota, SKPD Provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah dan instansi terkait lainnya.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan konsultasi publik oleh Tim Persiapan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan secara langsung, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan.

Perpres ini juga menyinggung soal pengaturan ganti kerugian, pengalihan hak tanah, dan lainnya. Selain itu, pengaturan soal penolakan dari pihak yang berhak untuk penggantian rugi atas lahan tersebut dan sengketa lahan di pengadilan.

Pengaturan kembali bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah. Pengaturannya dilakukan dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.(rr)



Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.