Hatta: Revisi Perpres 54/2010 untuk Memberikan Kepastian

Jakarta (ANTARA) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 mengenai pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk memberikan kepastian serta mempercepat penyerapan anggaran.

"Jadi memberikan kepastian, lebih mempercepat, lebih akuntabel dan tidak multitafsir," katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi di Jakarta, Jumat.

Hatta mengakui Perpres tersebut memiliki sejumlah kekurangan, sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan tender pengadaan, apalagi terdapat pasal-pasal yang masih multitafsir.

"Banyak poin-poin kita lakukan pembahasan, intinya satu menghilangkan `bottleneck de-bottleneck`, karena dirasakan ada kontribusi dari Perpres 54 terhadap (pelambatan) serapan karena dua faktor ada `bottleneck`, yang kedua adalah multitafsir," ujarnya.

Menurut Hatta, pasal yang mendapatkan revisi adalah mengenai penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sebelumnya bernilai paling tinggi Rp100 juta menjadi Rp200 juta.

Sementara` pasal lain adalah mengenai pelelangan sederhana untuk metode pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya untuk pekerjaan, yang sebelumnya bernilai paling tinggi Rp200 juta akan ditetapkan sebesar Rp5 miliar.

"Banyak pasal-pasal yang kita ubah, termasuk usulan misalkan untuk penunjukkan langsung yang Rp100 juta menjadi Rp200 juta, kemudian pengadaan untuk melalui seleksi yang tadinya Rp200 juta, ini sampai Rp5 miliar," tuturnya.

Direktur Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta menambahkan masih ada beberapa poin krusial yang masih menjadi pembahasan revisi Perpres ini.

Ia menyebutkan masalah segmentasi jasa konsultasi, mekanisme penunjukan langsung untuk pengadaan benih dan pemilihan jasa konsultan asing masih belum menemukan titik temu.

"Segmentasi konsultan jadi kecil dan nonkecil, mekanisme pengadaan benih untuk swasembada pangan itu dilakukan penunjukan langsung, pemilihan konsultan untuk `lawyer-lawyer` asing, diizinkan diatas Rp5 miliar," ujar Setya.

Total poin yang mengalami revisi secara subtansi adalah sekitar 18 pasal plus tiga pasal yang belum menemukan persetujuan, sehingga ada 21 pasal yang mengalami perubahan dalam aturan Perpres yang baru.

Menurut rencana, aturan revisi Perpres yang baru akan selesai dan disetujui oleh Presiden pada awal April 2012. (rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.