HEADLINE: Angka Positif COVID-19 di Indonesia Tembus 1 Juta Kasus, Penanganannya?

·Bacaan 11 menit

Liputan6.com, Jakarta - Tahun telah berganti, namun dunia--juga Indonesia--masih berjibaku menghadapi pandemi. Virus Corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih gigih menginfeksi. Kasus baru terus bertambah, tak membiarkan sekejap pun kita lengah. Hari ini, Selasa, 26 Januari 2021 kasus COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka satu juta.

Angka tersebut telah diprediksi sejak pekan lalu ketika jumlah akumulatif orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 950 ribu dan penambahan kasus baru infeksi COVID-19 per hari tak lepas dari jumlah belasan ribu. Pada 20 Januari, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan 12.586 kasus positif. Di hari-hari berikutnya, 21-24 Januari, secara berturut-turut kasus bertambah 11.703, 13.623, 12.191, dan 11.788.

Kemarin, 25 Januari 2021, penambahan kasus positif ada di angka 9.994, bukan belasan ribu seperti hari-hari sebelumnya. Namun, secara akumulatif, jumlah orang di Indonesia yang telah terinfeksi COVID-19 sedikit lagi mendekati 1 juta, yakni 999.256.

Satgas Penanganan COVID-19 pun segera memgingatkan kembali masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan. Melalui juru bicara dr Reisa Broto Asmoro, Satgas COVID-19 menyampaikan bahwa langkah pencegahan tetaplah menjadi jurus terbaik menghadapi pandemi.

Risiko gejala sisa atau Long COVID yang mungkin dialami oleh para penyintas COVID-19 pun turut disampaikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

"Mempraktikkan protokol kesehatan di kantor, angkutan umum, dan di keluarga, sangat penting untuk menjaga kita dari risiko tertular COVID-19," ujarnya.

"Jangan lengah. Tetap pastikan saat kita membuka masker kita berada di situasi yang aman, tidak berkerumun, dan tidak banyak orang."

Infografis Tembus Sejuta, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Tembus Sejuta, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)

Selasa 26 Januari 2021, kasus positif COVID-19 di Indonesia telah sampai pada angka psikologis 1 juta. Tepatnya 1.012.350 kasus.

Angka ini diperoleh setelah adanya tambahan 13.094 dari 34 provinsi di Indonesia. Dua provinsi menjadi penyumbang kasus baru tertinggi, Jawa Barat di angka 3.924, disusul DKI Jakarta 2.314 kasus. Lantas bagaimana penanganan pandemi di Bumi Pertiwi yang seolah tak kunjung berakhir?

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus penanganan ada di seluruh aspek.

"Kami akan terus pada seluruh aspek penanganan pandemi," kata Wiku lewat pesan teks ke Liputan6.com, Selasa (26/1/2021).

Seluruh aspek yang Wiku maksud adalah penanganan hulu hingga hilir. Hulu pada upaya pendekatan agar masyarakat tidak jatuh sakit serta promosi tanpa pernah berhenti mengenai upaya agar tidak terkena COVID-19, di antaranya dengan menjalankan protokol kesehatan.

Sementara, aspek hilir, Wiku mengatakan akan fokus pada kuratif dan rehabilitatif. Kuratif adalah pengobatan ketika seseorang jatuh sakit terinfeksi COVID-19, sementara rehabilitatif sebagai upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal pascasakit.

Disampaikan Wiku, penanganan pandemi COVID-19 adalah prioritas negara. Salah satu buktinya, kata Wiku, Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk memprioritaskan penetapanan anggaran 2021 untuk penanganan pandemi.

Wiku juga menegaskan bahwa dalam pandemi ini pemerintah tidak hanya fokus di kesehatan. Mengingat efek pandemi juga ke hal penting lainnya.

"Pemerintah benar-benar serius menangani pandemi yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan namun sektor vital dan esensial lainnya," terang Wiku.

Sementara itu, menyikapi rekor baru jumlah total infeksi Corona di Tanah Air, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menyebut, angka satu juta pada 1.012.350 kasus COVID-19 di Indonesia per Selasa memiliki dua makna.

"Pertama, ini saatnya kita untuk berduka karena ada banyak saudara kita yang wafat. Lebih dari 600 tenaga kesehatan yang gugur dalam menghadapi pandemi ini. Sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat meninggalkan kita," kata Menkes Budi saat menyampaikan siaran pers di Istana Negara disiarkan secara langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 26 Januari 2021, sore.

"Bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah atas angka ini," Budi Gunadi Sadikin melanjutkan.

Budi Gunadi mengatakan, seluruh lapisan masyarakat harus sadar bahwa sudah saatnya untuk bekerja keras bersama-sama sehingga pengorbanan para tenaga kesehatan tidak sia-sia.

"Ahli epidemiologi mengatakan kepada saya untuk mengatasi pandemi kita harus mengurangi laju penularan dari virus ini. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak berat bebannya," ujarnya.

Caranya, kata Budi, pertama, masyarakat harus disiplin 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker) guna mengurangi laju penularan Virus Corona penyebab COVID-19.

"Ini sangat mutlak. Ini tidak bisa dilakukan seorang diri tanpa bersama-sama seluruh komponen bangsa," katanya.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah testing, tracing, dan isolasi. Budi mengingatkan bahwa hal itu adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Budi mengatakan, tanggung jawab Kemenkes adalah memastikan berjalannya program testing dari masyarakat yang diduga terkena COVID-19, tracing atau pelacakan kontak erat pasien positif, dan menyiapkan tempat isolasi yang nyaman agar pasien bisa sembuh tanpa menulari orang lain.

"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras, untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi bisa kita lakukan dan eksekusi dengan baik."

"Tujuannya hanya satu: mengurangi laju penularan. Flattening the curve."

Kenapa Kasus COVID-19 Masih Tinggi?

Petugas jaga mengecek data pasien COVID-19 yang dibawa petugas medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Pemerintah menyiapkan 2.700 tempat tidur di RSD Wisma Atlet untuk merawat pasien COVID-19 dengan kondisi sedang dan ringan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Petugas jaga mengecek data pasien COVID-19 yang dibawa petugas medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Pemerintah menyiapkan 2.700 tempat tidur di RSD Wisma Atlet untuk merawat pasien COVID-19 dengan kondisi sedang dan ringan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kasus positif COVID-19 di Tanah Air tembus 1 juta bukanlah hal yang mengejutkan bagi Kawal COVID-19. Menurut Co-Founder Kawal COVID-19 Elina Ciptadi, angka kasus COVID-19 yang tembus 1 juta sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, lebih dulu terjadi sebelum pemerintah mengeluarkan data per 26 Januari 2021.

“Sebetulnya dari data Web Corona yang dikumpulkan dari tiap provinsi, kita sudah lewat dari 1 juta itu sejak beberapa hari yang lalu. Per dua hari yang lalu saja sebetulnya kasusnya sudah sekitar 1.043.000," ujar Elina kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa (26/1/2021).

Hal ini menunjukkan adanya selisih antara data per provinsi dengan data pusat. Di sisi lain, jumlah kasus harian didapatkan dari jumlah tes yang sama.

“Jadi tes yang kita lakukan sebenarnya hanya segitu-segitu saja, antara 30 hingga 40 ribu orang, tetapi jumlah kasus hariannya menjadi lebih banyak, positivity rate-nya lebih tinggi.”

Elina mengatakan, ini berarti penularan COVID-19 di masyarakat menjadi lebih cepat dan masih ada kasus yang belum terdeteksi. Jumlah tes yang sedikit dan jumlah kasus yang menjadi lebih banyak membuat upaya tracing menjadi lebih sulit, katanya.

Selain tes yang sedikit dan penularan menjadi lebih cepat, Kawal COVID-19 melihat penyebab lain tingginya kasus positif COVID-19 adalah protokol Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hanya mengetes orang bergejala. Namun, orang tanpa gejala (OTG) harus menjalani tes mandiri.

“Tapi tidak semua orang mau tes mandiri, akhirnya mereka tidak tahu dan tetap beraktivitas dan akhirnya menulari orang-orang yang mereka temui.”

Kasus-kasus OTG masih banyak yang belum terdeteksi karena pedoman dari Kemenkes pada Juli lalu mengatakan bahwa yang dites adalah kontak erat yang bergejala atau suspek yang bergejala.

“Jadi sebenarnya PR testing kita saja belum selesai sejak Maret tahun lalu.”

Ia menambahkan, di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 belum ada tanda-tanda melandai, apalagi menurun.

“Indonesia adalah satu dari sedikit sekali negara yang hampir satu tahun menangani pandemi dan kurva gelombang pertamanya ini masih naik terus,” tutupnya.

Pada kesempatan berbeda, pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra juga menyoroti soal kurva gelombang pertama di Indonesia. Jika dibandingkan negara-negara lain yang juga terdampak pandemi seperti Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina, yang telah telah mampu mengontrol pandemi, belum ada tanda-tanda kasus harian COVID-19 di Indonesia turun secara signifikan. Karenanya, Hermawan menilai, gelombang satu di Indonesia masih panjang.

"Sementara kita, gelombang satu kita ini masih panjang, masih jauh. Puncak kurva kita terus naik, karena kasus kita tidak terkendali," kata Hermawan kepada Health Liputan6.com lewat sambungan telepon.

Menurut Hermawan, ada beberapa faktor yang membuat kasus COVID-19 di Indonesia tetap tinggi. Perpaduan antara angka testing yang rendah, pengabaian protokol, tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan oleh masyarakat. Lalu, tidak ada pembatasan serta tidak ada penegakan yang tegas serta lemah dalam kapasitas testing dan tracing.

"Semua itu menyatu, sehingga kita lihat hari ke hari angkanya naik terus," kata Hermawan.

3T dan PSBB Nasional

Pelaksanaan tes COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)
Pelaksanaan tes COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur (Foto: Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Elina mengatakan, penguatan dalam aspek 3T (test, tracing, treatment) oleh Pemerintah harus dilakukan guna menangani pandemi COVID-19. Setelah penguatan 3T, masyarakat harus mendukung segala upaya dengan cara menerapkan 3M (mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak).

“Formula untuk menangani pandemi ini tidak berubah dari tahun lalu. Jadi, yang pertama tes harus masif. Untuk Indonesia tes minimum satu hari itu sekitar 38 ribu,” ujar Elina.

Dalam mengetes jumlah minimum, setidaknya kasus COVID-19 yang terdeteksi seharusnya di bawah lima persen. Dengan kata lain, kata Elina, jika 100 orang dites, seharusnya hanya lima orang yang positif.

Namun, di Indonesia kejadiannya lebih dari lima persen. Dari 100 orang yang dites, hasil positifnya bisa mencapai 30 orang.

“Itu berarti belum terkendali, kita harus terus menaikkan tesnya hingga di level di mana positivity rate-nya di bawah lima persen dari jumlah tes yang bisa dikatakan cukup," kata Elina.

Hal selanjutnya yang dibahas oleh Elina adalah pentingnya tracing. Menurut dia, tracing tidak bisa diabaikan.

Tracing ini adalah 3T yang paling diabaikan di Indonesia. Kalau tes, walau terbatas tapi tetap dilakukan tiap hari. Kalau treatment kan terus dijalankan, tapi tracing-nya rendah sekali," katanya.

Rendahnya tracing ditunjukkan dengan rata-rata penemuan dua sampai tiga orang kontak erat saja dalam setiap kasus.

“Itu rendah sekali, karena standar WHO untuk setiap kasus positif itu 30 orang kontak erat harus ditelusuri kemudian dites,” Elina menjelaskan.

Jika kontak erat tidak dicari satu per satu, orang yang terkonfirmasi COVID-19 tidak dapat diketahui telah menularkan Virus Corona kepada siapa saja. Jika orang-orang tersebut tidak dijaring dengan test dan tracing akhirnya mereka akan tetap berkeliaran dan menularkan ke orang lain.

“Tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri pandemi ini, harus test, harus tracing, dan harus mengkarantina dan memisahkan yang positif dengan negatif,” ujarnya.

Sementara itu, selain saran memperkuat testing dan tracing, Hermawan juga melontarkan saran PSBB Nasional. Saran tersebut merupakan hasil dari mencermati negara-negara yang dianggap mampu mengendalikan pandemi dengan menerapkan penguncian wilayah atau lockdown. Dengan lockdown, mereka melewati puncak kasus. Jika pun ada kasus-kasus baru sifatnya ikutan yang bakal bisa dikendalikan.

PSBB nasional bukan lockdown, menurut Hermawan, yang cocok digunakan oleh pemerintah Indonesia. Lockdown, memiliki konsekuensi yang luar biasa dan tampaknya pemerintah belum siap dengan itu.

"Lockdown itu berarti pemerintah harus mengganti kerugian masyarakat. Pemerintah tidak siap untuk itu. Yang paling tepat dan menjadi pilihan sebenarnya PSBB," tandasnya.

Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Fokus Cegah Penularan

Peserta rapid test yang digelar Pemerintah Kota Malang. Aktivis antikorupsi menilai pengadaan alat tes cepat deteksi Corona Covid-19 di Malang tidak transparan (Liputan6.com/Zainul Arifin)
Peserta rapid test yang digelar Pemerintah Kota Malang. Aktivis antikorupsi menilai pengadaan alat tes cepat deteksi Corona Covid-19 di Malang tidak transparan (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Tingginya kasus penularan virus Corona penyebab COVID-19 di Indonesia juga disoroti oleh Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah fokus menangani COVID-19 pada aspek pencegahan. Apalagi peningkatan kasus positif ini juga dibarengi dengan menipisnya kapasitas fasilitas kesehatan dan meningkatnya angka kematian terkait infeksi virus tersebut.

"Trend penambahan angka penularan COVID yang menyentuh satu juta dengan trend angka penularan yang masih tinggi, transmisi lokal meningkat, kematian tinggi, keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terus naik, dan tenaga kesehatan yang terpapar terus bertambah, menandakan konsentrasi utama kerja melawan COVID-19 harus pada aspek pencegahan," katanya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa.

Penanganan COVID-19 pada aspek hulu, kata dia, perlu mendapat perhatian ekstra dengan diberikan program khusus dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga efektif dan efisien.

Melki juga mendorong pembentukan Satgas COVID-19 hingga ke level paling bawah. Hal itu dilakukan agar upaya pencegahan Covid-19 bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pencegahan dilakukan berbasis komunitas RT, RW, dusun kampung membuat semacam satgas atau posko bersama berbagai pihak termasuk unsur tenaga kesehatan terdekat di puskesmas atau RS," katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengajak semua lapisan masyarakat bersinergi dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memerangi pandemi COVDI-19.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak menganggap remeh penularan virus Corona Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.

"Kita khawatir terpaparnya kasus lebih satu juta bagi masyarakat menjadi hal biasa, mengingat tiap hari disuguhi berita soal orang terpapar Covid-19 dan gugur karena Covid-19 seolah biasa aja. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (26/1/2021).

Menurut dia, jika masih banyak masyarakat yang menganggap biasa dan tidak aware terhadap penularan Covid-19, dikhawatirkan trend peningkatan kasus corona di Indonesia semakin memprihatinkan.

"Ini untuk diluruskan bahwa kondisi terpaparya Covid-19 mencapai satu juta ini akan semakin mengkawatirkan bila tidak adanya kesadaran bersama untuk menangulangi Covid-19," ucap Rahmad.

Politikus PDIP ini menyebut, penyadaran masyarakat menjadi kunci utama pengendalian Covid-19 oleh pemerintah pusat dan daerah. Dia berharap, protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tanpa menjalankan dan disiplin protokol kesehatan rasanya masih jauh dari angan-angan kita mengendalikan Covid-19. Namun ironisnya masih banyak masyarakat kita yang abai terhadap protokol kesehatan. Ini alarm bahaya mengancam keselamatan masyarakat bila terus abai protokol kesehatan," ujar Rahmad.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang telah berjalan sejak pertengahan Januari 2021. "Mengingat selain protokol kesehatan, vaksinasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam pengendalian Covid-19," tandasnya.

Saksikan Juga Video Berikut Ini: