HEADLINE: Pengumuman Reshuffle Kabinet Jokowi, Tantangan Kementerian Baru?

·Bacaan 12 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menjawab isu reshuffle dengan melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Jokowi melantik Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), sedangkan Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelantikan dua menteri baru itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/P tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia maju periode 2019-2024.

Selain dua menteri baru, Jokowi juga melantik Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Handoko yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini dilantik dengan jabatan baru berdasarkan Keppres RI Nomor 19 M tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala BRIN.

Isu reshuffle sejatinya telah berhembus sejak beberapa pekan lalu. Isu perombakan kabinet mengemuka seiring keputusan DPR RI yang menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi.

Adapun Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) sebelumnya dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kini, dia tak lagi masuk dalam susunan kabinet Indonesia Maju. Bambang pun telah pamit dari kementeriannya beberapa hari lalu.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyoroti keputusan Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek di tengah dorongan sejumlah publik agar Mas Menteri dicopot karena kinerjanya di pemerintahan dinilai buruk dan kebijakannya kerap memicu polemik.

Dia menilai, Jokowi menggunakan penilaian politis dan subjektif dengan mempertahankan mantan bos Gojek Indonesia itu berada di Kabinet Indonesia Maju. Bahkan Nadiem mendapat kepercayaan memimpin kementerian baru yang bebannya lebih besar dari sebelumnya.

"Mungkin ini penilaian politis. Nah penilaian politis inilah yang sebenarnya yang dianggap subjektif. Penilaian politis itu kalau dia kinerjanya biasa-biasa saja tetap dia akan dipertahankan," kata Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu.

Dia juga menilai, pertemuan Nadiem dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu sedikit banyak berpengaruh terhadap keputusan Jokowi.

"Harusnya kan dicopot, diganti karena masyarakat menginginkan itu, dianggap kinerjanya tidak bagus dan kontroversial. Cuma persoalannya adalah tadi, bisa jadi lobi-lobi politiknya Nadiem itu jalan, makanya dia dipertahankan," tuturnya.

Kendati begitu, Nadiem harus bisa menjawab keraguan publik dengan membuktikan bahwa dia mampu memimpin kementerian baru yang diamanahkan Presiden Jokowi. Meski kini tugasnya akan lebih berat karena ditambah beban kerja untuk sektor riset dan teknologi.

"Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi Nadiem, dia harus punya terobosan-terobosan baru untuk bisa mejawab keraguan-keraguan publik itu. Kalau tidak, akan menjadi bulan-bulanan publik," kata Ujang.

"Saya tidak tahu apa yang nanti akan dilakukan Nadiem. Yang jelas kita tunggu apakah ada terobosan atau hal-hal yang bagus, yang positif bagi pengembangan pendidikan maupun dalam konteks Ristek," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ujang menuturkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM merupakan lembaga baru dengan wajah lama. Kementerian baru itu hanya menaikkan kelas BKPM yang sebelumnya juga dipimpin Bahlil Lahadalia.

Dengan amanat barunya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil harus bisa menjawab tantangan dengan mendatangkan investasi-investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menggerakkan perekonomian rakyat.

"Investasi jangan dimaknai dengan hutang. Kalau investasi sekedar utang, semua orang bisa jadi menteri. Oleh karena itu, bagaimana Bahlil mampu menarik investasi yang bukan dalam bentuk utang. Kita lihat perkembangannya ke depan, apakah dia bekerja bagus atau tidak," kata Ujang.

Infografis Wajah Baru dan Lama di Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Wajah Baru dan Lama di Reshuffle Kabinet. (Liputan6.com/Trieyasni)

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi menyebut segudang persoalan telah menanti Nadiem Makarim di kementerian barunya. Untuk itu sejumlah terobosan dari Nadiem amat dinanti.

"PR-nya cukup banyak, terutama di pendidikan, riset juga. Ini pendidikan kita belum merata, satu dari sisi guru, yang kedua dari kompetensi, daya saing kita masih lemah. Nah ini harus ditingkatkan oleh Pak Nadiem," ujar Yogi saat dihubungi Liputan6.com, Rabu.

Belum lagi di era perdagangan bebas ini, menurut Yogi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dituntut juga untuk bisa memiliki daya saing tinggi. Di sinilah peran kementerian baru yang dipimpin Nadiem mencetak SDM-SDM unggul.

"Dengan perdagangan bebas ini kan orang yang dari luar negeri bisa bekerja di Indonesia. Bagaimana dengan orang Indonesia apakah menonton atau sama juga bekerja di luar negeri. Kita baru sedikit nih," ujarnya.

Karena itu, Nadiem harus mengembangkan pendidikan berbasis daya saing. Yogi sendiri mengaku cukup puas dengan kinerja pria kelahiran 4 Juli 1984 itu. Pasalnya selama ini kiprah Nadiem dalam dunia pendidikan terbaca mempunyai semangat untuk meningkatkan kompetensi anak.

"Nah programnya Pak Nadiem itu ke arah sana. Saya di perguruan tinggi sekarang terasa sekali anak-anak itu diharuskan untuk magang, cuman memang akan banyak tantangan," papar dia.

Tantangan itu muncul terkadang dari dalam dunia pendidikan itu sendiri. Menurut Yogi mereka yang terbiasa dengan pendidikan konvensional dituntut untuk beradaptasi dengan pelbagai terobosan yang ditelurkan Nadiem.

Dalam dunia riset dan teknologi, Yogi melihat Indonesia begitu ketinggalan. Ia bilang bahwa peringkat sains di negeri ini berada di urutan ke-71 dari 76 negara.

"Nah ini tugas-tugas Pak Nadiem untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pendidikan. Bukan hanya daerah perkotaan, tapi desa juga ini tugas beliau ya," pungkasnya.

Sejumlah tantangan besar juga menanti Bahlil Lahadalia setelah dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Menurut Yogi, keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19 menuntut kementerian baru yang dipimpin Bahlil ini bisa mendongkrak nilai investasi di Tanah Air.

"Investasi juga memiliki peran penting sekarang ini. Misalnya gini, dulu pasarnya kan konvensional dagang apalah gitu yang sifatnya konvensional. Sekarang beralih nih, hotel udah enggak bisa yang lain udah enggak bisa, nah ini kan harus beralih ke sektor-sektor inovatif lainnya," katanya.

Karena itu, Bahlil diminta memperbanyak menarik investor pada sektor-sektor inovatif. "Contohnya kita itu belum buat investasi di sektor startup ya. Startup kita masih sangat lemah dibandingkan negara lain," papar dia.

Meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, sektor startup di Indonesia dinilai relatif lebih baik.

Bahlil juga ditantang bisa menghadirkan investasi yang mampu mendukung berkembangnya pengusaha-pengusaha muda di Tanah Air.

"Jadi jangan sampai (anak muda) itu mengikuti pola zaman dulu, beres kuliah niatnya jadi PNS. Sekarang saya lihat sudah mulai sedikit orang-orang yang mendaftar jadi ASN, banyaknya itu jadi pengusaha. Nah ini harus ditingkatkan terus," kata Yogi.

Akhiri Spekulasi Politik

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju lebih fokus bekerja di tengah banyaknya tantangan terkini. Hal itu disampaikan Puan setelah Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet terbatas dan melantik dua menteri baru di Istana Negara, Jakarta.

"Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,” kata Puan di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian,” imbuhnya.

Politikus PDIP itu berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,” ujar Puan.

Beban Tambahan Nadiem

Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Dok Setpres)
Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Dok Setpres)

Pengamat Pendidikan, Andreas Tambah optimistis Nadiem Makarim mampu memimpin kementerian baru yang merupakan penggabungan dari Kemendikbud dan Kemenristek. Kendati beban kerjanya akan lebih besar dari sebelumnya.

"Beliau pebisnis yang kreatif, mampu membuat terobosan dan kerja sama. Jika beliau mampu memilih Dirjennya yang tepat untuk Ristek, itu (penambahan beban kerja) tidak menjadi masalah," kata Andreas saat dihubungi Liputan6.com, Rabu.

Menurut dia, kemampuan sesungguhnya Nadiem dalam menakhodai Kementerian Pendidikan belum terlihat baik karena terbentur pandemi Covid-19. "Polimek yang ada cuma karena komunikasi yang kurang baik," ucap Andreas.

Andreas percaya, mantan bos Gojek Indonesia itu bisa memimpin Kemedikbud-Ristek dengan baik jika mampu memilih pembantu yang tepat. "Yang jelas Mas Mentri harus punya Dirjen yang berkompeten dan visioner," katanya menandaskan.

Secara terpisah, Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengakui bahwa Nadiem memiliki banyak inovasi pendidikan yang ingin diaplikasikan secara cepat di Indonesia. Namun keputusan-keputusan cepat itu justru membuat banyak pelaku dalam ekosistem pendidikan yang ditinggalkan.

"Inovasi dan kecepatan tanpa pelibatan publik akan menipiskan rasa memiliki (sense of belonging) perubahan di kalangan pelaku-pelaku penting dalam ekosistem pendidikan," katanya kepada saat dihubungi Liputan6.com.

Akibatnya, perubahan atau inovasi yang awalnya baik tidak bisa berkelanjutan lantaran tidak mendapat dukungan spirit dan motivasi internal dari para pelaku di dalam ekosistem pendidikan.

"Nanti yang terjadi adalah yang maju dan siap akan maju, yang belum siap dan kaget akan semakin tertinggal. Nadiem perlu menjembatani ini dengan pola pelibatan publik yang demokratis dalam rangka mendukung inovasi dan transformasi pendidikan yang dirancangnya," ucap Doni.

Doni enggan berspekulasi apakah Nadiem mampu memimpin Kemendikbud-Ristek dengan baik, mengingat masih banyak catatan merah saat dia menjadi Mendikbud selama setahun lebih ini. "Untuk mengerjakan kebijakan di bidang pendidikan saja ada banyak hal yang dilewatkan oleh Nadiem. Apalagi bila mendapatkan tugas tambahan baru," katanya.

Karena itu, banyak tantangan dan PR yang harus dilakukan Nadiem agar bisa menjawab kepercayaan publik. Terutama terkait persoalan pendidikan, Nadiem harus bisa melibatkan banyak pihak.

"Tantangannya apakah ia bisa membuat mekanisme perubahan kebijakan pendidikan yang melibatkan publik, melalui dialog, diskusi yang dilakukan secara transparan dan demokratis? Sebab pendidikan adalah urusan, kepentingan, bisnis semua orang," ucap Doni menandaskan.

Tak Akan Berubah Signifikan

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menilai, pengangkatan Bahlil menjadi Menteri Investasi tidak akan membawa perubahan yang signifikan.

"Ya, berarti tidak ada perubahan yang signifikan. Bukan sentimen positif bagi dunia usaha. Biasa biasa saja. Padahal yang diharapkan dalam reshuffle bukan hanya ganti nomenklatur tapi juga rombak tim ekonomi secara total," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Selasa (27/4/2021).

Bhima melanjutkan, peran Bahlil di Kementerian Investasi nantinya tidak akan jauh dengan BKPM. BKPM sendiri memang merupakan lembaga setara kementerian.

Oleh karenanya, Bahlil harus menggagas inisiasi dan gebrakan baru. Sejauh ini, menurut Bhima, realisasi investasi sudah melebihi target yang ditetapkan.

"Tapi yang jadi pekerjaan rumah adalah mendorong investasi yang berkualitas artinya sektor yang serapan tenaga kerjanya besar dan punya nilai tambah," katanya.

Adapun menurut data BPKM, realisasi investasi di Indonesia pada kuartal I 2021 mencapai angka Rp 219,7 triliun. Dengan jumlah tersebut, penyerapan tenaga kerja baru mencapai 311.793 tenaga.

Ristek Dekat di Hati

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat pelantikan di Istana Negara, Rabu (23/10/2019). Nadiem menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat pelantikan di Istana Negara, Rabu (23/10/2019). Nadiem menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nadiem Makarim resmi menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) setelah dilantik Presiden Jokowi. Usai pelantikan, Nadiem menyatakan bahwa riset dan teknologi bukanlah bidang baru baginya.

"Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya. Merupakan suatu hal yang telah tekuni sebelum saya melakukan tugas ini di Kementerian Pendidikan Kebudayaan," ujar Nadiem saat memberikan keterangan pers di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Dia mengaku akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Khususnya, dalam bidang riset dan teknologi.

Terlebih, kata dia, saat ini Kemendikbud-Ristek memiliki mitra yakni, Badan Riset dan Inovasi sehingga dapat bekerja sama untuk memajukan riset dan teknologi di perguruan tinggi. Nadiem sendiri mengaku ingin agar para mahasiswa maupun dosen semakin banyak melakukan penelitian.

"Kami menginginkan sebanyak mungkin murid-murid kita, mahasiswa kita dan dosen-dosen kita melakukan penelitian dan melakukan program-program seperti Kampus Merdeka," katanya.

Menurut dia, dileburnya Kemendikbud dan Kemenristek menjadi kabar gembira bagi perguruan tinggi. Pasalnya, dengan adanya peleburan ini, para rektor akan semakin mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah pusat," jelas Nadiem.

Nadiem pun berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengemban jabatan Mendikbud-Ristek. Dia berjanji akan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

"Ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus," kata dia.

Punya Kuasa Lebih

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia memberi hormat saat tiba di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Bahlil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati salah satu pos kementerian di Kabinet Kerja Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia memberi hormat saat tiba di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Bahlil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati salah satu pos kementerian di Kabinet Kerja Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Jokowi resmi mengangkat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi dan Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil mengatakan, pengangkatan ini akan membuat dirinya dan tim lebih punya kuasa daripada hanya sekadar berstatus sebagai lembaga di BKPM, khususnya terkait regulasi investasi.

"Kalau BKPM selama ini kita mengeksekusi regulasi, itu lewat permen-permen (peraturan menteri), kemudian undang-undang maupun PP, tapi tidak bisa membuat regulasi untuk membuat role model permainan. Tapi dengan Kementerian Investasi itu bisa," ujarnya usai pelantikan, Rabu (28/4/2021).

"Dan dengan Kementerian Investasi kita bisa jadi mengolaborasi, menjahit sektor-sektor investasi dari kementerian teknis," ujar Bahlil.

Dia lantas membandingkan posisinya kala masih menjabat sebagai bos BKPM semata. Pada saat itu dia memang punya jabatan yang setara dengan menteri.

"Kalau BKPM secara institusi itu dia merupakan lembaga pemerintah yang setara dengan menteri. Jabatannya yang setara, tapi dia punya kewenangannya juga tidak sama dengan sekarang," terangnya.

"Tapi yakinlah, berangkat dari pengalaman saya setahun setengah ini, Insyaallah secercah harapan ke depan akan lebih baik," seru Bahlil.

Target Investasi Rp 900 Triliun Setahun

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memberikan target kepadanya untuk menjaring investasi senilai Rp 900 triliun sepanjang tahun 2021.

"Arahan Presiden selanjutnya adalah target investasi kami harus Rp 900 triliun tahun ini," ujar Bahlil.

Bahlil Lahadalia yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan sebagai seorang pembantu Presiden dirinya siap menjalankan arahan tersebut.

"Sebagai pembantu harus siap, nggak boleh nggak siap. Menteri itu pembantu Presiden, menjalankan perintah Presiden dan undang-undang. Bagaimana caranya, itu tugasnya menteri," ujar dia.

Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pandemi semakin membaik, bukan tidak mungkin target itu dilakukan evaluasi kembali.

Dia menekankan Kementerian Investasi tidak hanya berbicara mengenai foreign direct investment namun juga pengusaha dalam negeri.

Bahlil juga mengaku Presiden Jokowi untuk tidak hanya mengurusi izin pengusaha-pengusaha besar saja. Akan tetapi juga perlu memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi ingin pelaku UMKM bisa dikawinkan dengan pengusaha-pengusaha besar. Selain itu pengusaha besar juga bisa berkolaborasi dengan pengusaha ada di daerah maupun nasional.

"Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat pertumbuhan ekonomi juga berjalan," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, di Istana Negara, Rabu (28/4/2021).

Bahlil Lahadalia menambahkan, sebagai langkah awal dilakukan di Kementerian Investasi adalah fokus dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Caranya dengan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Investasi sendiri berkontribusi 30 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dan ini menjadi peran penting dan 16 juta orang perlu disiapkan lapangan pekerjaan itu adalah investasi adalah pintu masuknya," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: