HEADLINE: Petaka Banjir Bandang di Flores Timur, Ada Faktor Selain Cuaca Ekstrem?

·Bacaan 10 menit

Liputan6.com, Jakarta - Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu dinihari, 4 April 2021. Sembilan desa luluhlantak diterjang air bah yang bercampur lumpur. Tak hanya itu, puluhan orang juga meninggal dunia.

Data dari Kementerian Sosial menyebutkan, hingga Senin pukul 20.47 WIB, korban meninggal akibat banjir bandang di NTT berjumlah 86 orang.

Cuaca ekstrem ini sebelumnya telah terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam pengamatannya, diketahui ada bibit siklon tropis 99S sejak 2 April 2021. Bibit siklon ini menggelayuti langit sekitar Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Saat itu juga, peringatan dini dikeluarkan BMKG.

BMKG mengungkapkan, keberadaan bibit siklon tropis 99S ini menimbulkan terjadinya cuaca ekstrem signifikan berupa hujan sangat lebat, angin kencang, gelombang laut tinggi, dan berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang T Paranggi, penyebab utama terjadinya banjir bandang NTT bukan hanya curah hujan ekstrem. Ada faktor lain yang membuat air bah menghantam empat kecamatan di NTT ini.

"Alasan gini ini kan fenomena hujan besar dan kita harus terima ini dari Tuhan. Tapi sebesar apa pun hujan, kalau daya tampung memadai, itu bisa dikurangi dampaknya," kata Umbu kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Selain fenomena alam, lanjut dia, orang kerap lupa bahwa masalah mitigasi bencana juga menjadi persoalan serius. Terlebih BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem tersebut.

"Karena kita tahu urusan bencana ini seperti hujan, angin, badai, banjir, sudah beberapa kali terjadi, dan juga ada peringatan BMKG beberapa waktu lalu soal potensi hujan badai dengan siklon seperti ini di NTT. Artinya kalau melihat peringatan itu, (harusnya) sudah dilakukan tindakan preventif," jelas dia.

Umbu mengungkapkan, langkah antisipasi seharusnya diambil pihak terkait agar bencana ini tidak menelan korban jiwa juga menimbulkan kerugian materiil. Misalnya, kata dia, kalau model fenomena alam seperti ini bagaimana caranya agar orang-orang di hulu, bantaran sungai, pinggir laut, dan lereng gunung dievakuasi atau diberi edukasi terkait penyelamatan diri.

"Tapi faktanya tidak ada satu pun, baik itu di pesisir, hulu, dan daerah lereng gunung, seperti yang terjadi di Lembata," ujar dia.

Penyebab selanjutnya, kata dia, bencana ini tak lepas dari adanya kerusakan lingkungan di NTT. Namun menurutnya, masalah ini sulit terungkap karena terkesan ditutup-tutupi.

"Menurut kami seolah ditutupi itu kerusakan lingkungan yang kami membahasakannya itu. Kita tahu ada fenomena alih fungsi kawasan hutan. Eskalasi perluasan bencananya mencakup belasan kecamatan itu kan salah satu faktor alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan-kepentingan," ujar Umbu.

Selain itu, lanjut Umbu, juga terjadi aktivitas penambangan yang kemudian ditolak warga. Belum lagi ditambah pembalakan liar yang tidak terkontrol pemerintah.

"Contoh kasus di Adonara temuan teman-teman itu ada pembalakan liar dan pembakaran juga di kawasan Hulu di Gunung Boleng yang menyebabkan air ketahan di atas, tidak ada resapan," jelasnya.

Selain itu, juga terjadi di Malaka. Di sana, kata Umbu, ada ilegal loging di kawasan hulu di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS). Yang mana, sungai besar di Malaka ini menjadi salah satu lokasi yang terdampak parah dari bencana tersebut.

"Jadi tidak bisa ini hanya fenomena alam, karena kita harus akui mitigasi yang buruk dan kerusakan lingkungan yang terjadi," tegas Umbu.

Infografis Banjir Bandang Terjang NTT. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Banjir Bandang Terjang NTT. (Liputan6.com/Abdillah)

Umbu menyayangkan sikap lambat pemerintah dalam menangani dampak banjir bandang di NTT tersebut. Para korban, kata dia, lebih banyak melakukan evakuasi mandiri. "Masih banyak yang belum mendapat bantuan pemerintah," ucap dia.

Bahkan ia mendengar jika Kepala BPBD Kota Kupang Jemy Deerens Didok mengaku menyerah untuk menangani dampak dari bencana ini. BPBD meminta penetapan status tanggap darurat.

"Karena itu kami diminta agar menangani bencana ini lebih masif dan komprehensif agar bisa ditetapkan sebagai status darurat bencana di level provinsi kalau kita ikut UU 24 tahun 2007 kan bisa juga diterapkan oleh provinsi yaitu gubernur," kata Umbu.

Para pengungsi yang ditemuinya pada Senin pagi di Kota Kupang, juga dalam kondisi kebingungan. Mereka tidak tahu harus megungsi kemana karena tidak ada posko di daerah tersebut. "Saya juga coba kontak nomor posko yang ada, tapi enggak ada yang aktif," ucap Umbu.

Padahal, kata dia, persoalan penanganan bencana ini menjadi tanggung jawab negara. Warga harus diselamatkan dengan fasilitas pendukung saat terjadinya bencana.

"Artinya ini memang lebih banyak berjuang sendiri, selamatin diri sendiri, warga tolong warga, inisiatifnya lebih banyak dibanding kalau kita ikut UU ya, ini kan tanggung jawab negara oleh pemerintah," jelas dia.

Untuk itu, Walhi mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar menetapkan status darurat bencana. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta segera memproses penetapan darurat bencana itu karena selain eskalasi meluas, banyak daerah lain yang juga ikut terdampak.

"Kami mendorong pemerintah segera turun ke masyarakat, di level bawah terkait kecukupan pangannya, karena orang banyak mengalami kerusakan rumah, begitu juga terdampak pangan dan sandangnya," kata Umbu.

Yang tak kalah penting, Walhi meminta pemerintah segera membantu para petani yang mengalami gagal panen. Saat ini sudah terdata 600 hektare lebih sawah yang terdampak bencana ini.

"Itu belum semua karena data kami based on lapangan jadi belum selesai di-updete karena kondisi di sini signal bermasalah. Ini berbahaya untuk ketahanan pangan di NTT ke depan. Hasil panen otomatis buyar karena sudah rusak akibat dari bencana alam ini," ujar dia.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyampaikan, pihaknya tidak menetapkan status bencana darurat nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Status bencana darurat nasional itu manakala kegiatan pemerintahan runtuh," kata Doni saat konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).

Menurut Doni, kondisi pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten Kota wilayah terdampak banjir bandang di Nusa Tenggara Timur masih dapat berjalan. Dengan begitu, tidak perlu adanya penetapan status bencana darurat nasional.

"Kami berpikir tidak perlu ada usulan untuk menentukan status bencana darurat nasional. Cukup daerah saja yang menentukan status bencana," kata Doni.

Terkait dengan percepatan penanganan bencana banjir bandang di Flores Timur, Doni menyatakan BNPB telah membawa beberapa bantuan untuk para korban.

Bantuan itu berupa makanan siap saji sebanyak 1.002 paket, makanan tambahan gizi 1.002 paket, makanan lauk pauk 1.002 paket, selimut 3.000 lembar, sarung 2.000 lembar, alat tes cepat antigen 10.000 unit, masker kain 1.000 lembar dan masker medis 1.000 lembar.

“Bersama dengan pesawat juga ada barang-barang logistik yang dibutuhkan seperti selimut, makanan siap saji hingga obat-obatan,” jelas Doni.

Faktor Geologi

Sebelum petaka Minggu dinihari terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mendeteksi adanya potensi cuaca ekstrem di kawasan NTT. Cuaca ekstrem itu dipantik oleh adanya bibit siklon tropis 99S pada 2 April 2021.

"Pada tanggal 2 sudah kita prediksi, tapi masih berupa bibit siklon, belum menjadi siklon," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat jumpa pers daring bersama BNPB, Senin (5/4/2021).

BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini. Sebab siklon itu berbahaya lantaran dapat menimbulkan hujan sangat lebat, angin kencang, gelombang laut tinggi, dan berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Dwikorita menjelaskan, perubahan dari bibit siklon menjadi siklon diakibatkan sejumlah faktor. Seperti, perubahan muka suhu permukaan air laut dan peningkatan suhu di atmosfer.

"Faktor berikutnya adalah global warming akibatnya terjadilah aliran angin yang sifatnya siklonik, maka terjadi aliran angin yang sifatnya juga siklonik dan ini sangat jarang terjadi di wikayah tropis speerti Indonesia tapi 5-10 th ini terjadi karena dampak perubahab iklim global," kata Dwikorita.

Dwikorita memprediksi, situasi alam seperti saat ini akan segera berakhir dalam dua hari ke depan. Menurut data dimiliki BMKG, terlihat pelemahan siklon untuk besok dan akan bergerak terus menjauh dari Indonesia.

Dari hasil analisis BMKG pada Senin pukul 13.00 WIB, posisi siklon tropis Seroja berada di Laut Sawu sebelah barat daya Pulau Timor, 10.7LS, 121.9BT atau sekitar 25 km sebelah selatan tenggara Sabu. Siklon bergerak ke arah Barat Daya dengan kecepatan 8 knots atau 14 km/jam menjauhi wilayah Indonesia. Siklon ini memiliki kekuatan 45 knots atau 85 km/jam.

"Tanggal 5 semakin bergerak ke barat daya itu kita namakan siklon Seroja dan diprediksi tanggal 6 semakin lemah karena menjauh walau mengalami peningkatan dan perlu diwaspadai saat ini angin dan tanggal 7 makin melemah dan akan punah dan akan memasuki wilayah Australia," Dwikorita memandasi

Dampak dari siklon tropis Seroja ini, sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat disertai kilat/petir serta angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian Sulawesi Tenggara.

Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno menyebut cuaca sekitar NTT saat terjadi bencana memang dalam kondisi ekstrem. Bahkan keadaan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Dari kontak dengan teman-teman di NTT, memang kondisi cuacanya ekstrem, tidak lazim. Sepanjang sejarah (baru kali ini terjadi), biasanya kan kurang air, ini malah kelebihan air," kata Eko kepada Liputan6.com, Senin (4/4/2021).

Selain faktor hujan, kata dia, banjir bandang di NTT juga karena kondisi geologinya. Kontur tanah yang keras membuat air sulit terserap dengan baik.

"Yang menarik sebagian besar di NTT, daerahnya bebatuan, lempung ada gamping yang resapannya tipis. Sehingga aliran permukaan itu mudah terjadi," ucap dia.

Eko mengungkapkan, saat ini masyarakat Indonesia perlu juga diberikan pemahaman tentang bahaya dari siklon tropis. Sebab kerugian yang ditimbulkan dari siklon tropis ini, tak kalah hebat dari bencana lainnya.

"(Bencana) Siklon tropis relatif baru buat Indonesia. Kita relatif tidak terlalu paham dibandingkan misalnya dengan (bencana) gunung berapi. Jadi early warning-nya (dari siklon) sudah ada, tapi runtutannya apakah kita berada risiko siklon, apakah paham risikonya, apakah paham meresponnya, itu relatif belum paham dibanding gempa, gunung api, atau tsunami," ujar dia.

Karena itu, lanjut Eko, yang perlu digaungkan saat ini adalah edukasi tentang zona bahaya siklon. Karena dari siklon tropis itu banyak menimbulkan ragam bencana.

"Kita tahu risiko banjir, tapi tidak tahu risiko siklon tropis. Artinya respon-responnya cenderung belum paham. Jadi kita tahu early warning-nya, tapi enggak paham daerah kita berbahaya. Untuk itu, perlu ada pemikiran dan tindakan serius, kesadaran untuk bahaya baru perlu didorong," terang dia.

Perintah Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan rasa duka atas bencana alam yang terjadi di NTT. Ia mengaku telah memerintahkan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo untuk bergerak cepat meninjau lokasi terdampak.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Untuk itu saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana," kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Senin (6/4/2021).

Selain Kepala BNPB, hal serupa juga diperintahkan Jokowi kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan Kapolri untuk dapat membantu tugas kemanusiaan di daerah bencana.

"Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik," jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan, bantuan seperti layanan kesehatan, ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi agar menjadi hal yang utama. Tidak lupa, perbaikan infrastruktur terdampak juga harus diperhatikan.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir dan longsor karena meningkatnya curah hujan yang ekstrem dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG dan aparat di daerah," Jokowi menandaskan.

Seruan agar penanganan bencana dilakukan secara optimal juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Dia meminta proses pencarian korban dan penanganan kedaruratan dimaksimalkan selain juga harus mewaspadai bencana susulan.

Puan menuturkan, koordinasi penanganan banjir bandang di NTT itu harus melibatkan tim SAR di Flores dan Provinsi NTT, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) pusat dan daerah, TNI-Polri, serta pemerintah daerah.

“Terus lakukan pencarian korban. Koordinasi semua kekuatan SAR, dan tim SAR terdekat seperti di Bali dan NTB saya harap membantu pencarian korban,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut itu meminta pihak-pihak terkait untuk mencari penyebab banjir bandang sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain itu, penanganan kondisi darurat juga harus dilakukan dengan penyediaan obat dan makanan, trauma healing, penanganan masyarakat rentan yakni lansia, anak-anak, difabel, atau berkebutuhan khusus, serta mengantisipasi bencana susulan.

“Mitigasi bencana ditingkatkan, masyarakat dan Pemda serta BNPB setempat diharap waspada cuaca ekstrem,” ujar Puan.

“Kerahkan sumber daya daerah dan pusat. Kerahkan kekuatan dari Pemda / BPBD, TNI, Polri, masyarakat, dan semua stakeholder untuk melaksanakan tanggap darurat,” ungkap Puan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: