Heboh Kasus ACT, Ini Dasar Hukum Pengumpulan Dana dari Masyarakat

Merdeka.com - Merdeka.com - Indonesia dikejutkan dengan kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga menyelewengkan dana donasi umat. Sebab, selama ini filantropi menjadi salah satu sektor penyokong kehidupan berbangsa dan mampu mengisi kekosongan peran negara dalam membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai pihak kemudian mengulik dan mendorong agar merevisi Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB). Untuk diketahui, UU Nomor 9 Tahun 1961 terdiri dari 9 pasal dan diteken oleh pejabat presiden RI, Djuanda.

Aturan tersebut selama ini dijadikan dasar bagi aktivitas pengumpulan donasi dari publik. Namun publik merasa, UU PUB dianggap sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini.

Berikut poin penting yang ada di dalam UU tersebut, di antaranya:

1. Aksi pengumpulan donasi harus memperoleh izin dari Menteri Sosial dan kepala daerah

Di dalam pasal 1, tertulis yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah
setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang
kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang
kebudayaan.

Pasal 2, tertulis untuk dapat melakukan pengumpulan uang atau barang sebagaimana tertulis di pasal 1, maka diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat
dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut di atas.

Pasal 3, Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pasal 4, dijelaskan total ada 3 pejabat yang dianggap berwenang memberikan izin untuk melakukan pengumpulan donasi yakni menteri sosial, gubernur, bupati atau wali kota, dan bupati.

Izin dari menteri sosial wajib dikantongi bila pengumpulan donasi itu diselenggarakan di seluruh wilayah di Indonesia atau melampaui daerah tingkat I alias provinsi. "Atau untuk menyelenggarakan atau membantu suatu usaha sosial di luar negeri," demikian bunyi pasal 4 ayat 1(a).

Meski demikian, di dalam pasal yang sama juga dijelaskan bahwa mensos tidak bisa seenaknya memberikan izin. Ia perlu mendengarkan masukan dari panitia pertimbangan yang terdiri minimal 5 anggota.

Pasal 6 tertulis bahwa permohonan pengajuan izin untuk pengumpulan uang atau barang dapat ditolak oleh pemberi izin. "Keputusan itu diambil usai mendengarkan pendapat panitia pertimbangan," demikian isi UU tersebut.

Di dalam pasal 6 ayat 3 tertulis penolakan pemberian izin oleh mensos atau kepala daerah tingkat I (gubernur) adalah keputusan final. Tidak dapat dimintakan lagi pertimbangan.

2. Poin yang harus dicantumkan di dalam surat pengajuan izin pengumpulan donasi

Di dalam pasal 5 tertulis dokumen tertulis untuk pengajuan izin tidak membutuhkan materai. Dalam surat permohonan izin harus diterangkan dengan jelas:

a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
b. Cara menyelenggarakan;
c. Siapa yang menyelenggarakan;
d. Batas waktu penyelenggaraan;
e. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
f. Cara penyalurannya

Setelah poin-poin itu tercantum, maka surat pengajuan izin untuk pengumpulan donasi dapat langsung diajukan ke pejabat pemberi izin.

3. Pengumpulan donasi tanpa izin terancam sanksi pidana 3 bulan dan denda Rp10 ribu

Di dalam UU itu, memang tercantum sanksi bagi pihak yang melakukan pengumpulan donasi tanpa izin, yaitu pidana kurungan selama 3 bulan atau denda sebanyak Rp10 ribu. Hal itu tercantum di pasal 8 ayat (1).

Aksi pelanggaran di dalam pengumpulan donasi masuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana. Maka, pelakunya bila terbukti bersalah dapat dikenakan ancaman kurungan penjara.

Lalu, di dalam pasal 8 ayat (3) tertulis bila pelanggaran itu terbukti tindak pidana, maka uang atau barang yang sudah dikumpulkan bakal disita dan digunakan untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

[eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel