Heboh 'Tim Khusus' Mendikbud Nadiem, Dibayar Berapa?

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim kembali jadi sorotan. Giliran pembentukan tim khusus yang beranggotakan 400 orang di luar Kemendikbud menuai polemik.

Berapa gaji orang-orang tersebut?

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbud Ristek dituliskan, untuk mempekerjakan 55 orang untuk jasa konsultan platform Guru Pembelajaran dianggarkan Rp27,3 miliar. Tender ini dimenangkan oleh PT Telkom dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp23,7 Miliar.

lpse tim khusus nadiem
lpse tim khusus nadiem

©2022 Merdeka.com/istimewa

Selain itu, PT Telkom juga memenangkan tender pada jasa konsultan pengembangan platform Guru Profil dan pengembangan kompetensi senilai Rp17 miliar.

Terungkapnya pembentukan tim khusus ini menjadi polemik setelah Nadiem mengungkapkanya saat menjadi salah satu pembicara di rangkaian kegiatan United Nation Transformaing Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikan pekan lalu.

Nadiem Luruskan

Nadiem mengatakan, dirinya memiliki 400 orang yang disebutnya sebagai shadow tim atau tim bayangan. Ia juga mengatakan kewenangan pimpinan tim ini setara dengan pejabat eselon 1.

Namun setelah pernyataanya menuai polemik Nadiem mengklarifikasi. Ia mengatakan, Tim khusus ini bukan Organisasi Bayangan. Dia meluruskan, mereka Mirroring Tim.

Tim ini menjadi cermin dari organisasi internal di Kementerianya. Ia juga menegaskan tim ini merupakan vendor yang dibayar dengan sistem kontrak.

lpse tim khusus nadiem
lpse tim khusus nadiem

©2022 Merdeka.com/istimewa

Klarifikasi yang disampikan Nadiem ini mendapat sorotan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, Senin (26/9).

"Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization, yang saya maksud itu organisasi mirroring terhadap kementerian kami. Artinya setiap dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi," ujar Nadiem.

Penggunaan frasa tersebut membuat heboh masyarakat yang menilai 'shadow organization' tersebut menyalahi susunan organisasi dan tata kerja yang ada di kementerian. Organisasi yang dimaksud adalah GovTech Edu yang merupakan bagian dari PT Telkom.

"Kebijakan melalui platform teknologi itu yang dipuji-puji negara maju dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Buka kita meluncurkan suatu produk, tetapi bagaimana cara birokrasi kami bekerja," terang dia.

Dikritik DPR

Nadiem menambahkan. pada pejabat di kementerian memperlakukan organisasi tersebut sebagai mitra. Meskipun seluruh keputusan ada di keputusan pada dirjen dan direktur, tetapi pekerjaan dilakukan dengan filsafat kemitraan atau gotong royong.

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa ini merupakan aspirasi saya sebagai pemimpin. Bukan hanya berbicara dengan mengajarkan negara lain terkait apa yang dilakukan Indonesia. Harapan kami, ini bisa berbagi dengan Pemda dan kementerian lainnya," tambah dia.

Sementara itu, dalam rapat tersebut, Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengatakan, pihaknya tidak pernah mengatahui keberadaan 400 orang tim khusus ini karena tidak pernah disampaikan oleh Mendikbud dalam raker.

"400 Orang itu jumlah yang banyak lho, tapi tidak pernah dikomunikasikan," ujarnya.

Zainuddin mengharapkan, Mendikbud lebih transparan dalam menjalan kan program pemerintah. Ia juga menilai besarnya alokasi anggaran untuk pembuatan platform digital ini tidak terlalu dibutuhkan saat ini.

"Digitalisasi pendidikan ini kan sudah banyak dikeluhkan oleh siswa, karena yang mereka inginkan pendidikan tatap muka," tegasnya.

Dia menambahkan, Komisi X DPR RI akan melakukan pengawasan pada pembentukan tim ini. Khususnya pada penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan. "Apakah di balik ini ada penyimpangan kita akan melakukan pengawasan," ujarnya. [rnd]