Heru Budi mengaku tak pernah bahas penjabat gubernur DKI dengan Jokowi

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI Heru Budi Hartono mengaku tidak pernah membahas dengan Presiden Joko Widodo soal dirinya sebagai kandidat penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta.

"Enggak ada. Ngobrolnya ya tugas kepala sekretariat presiden. Presiden dengan saya hampir tiap hari ketemu, bahkan minggu lalu (Jokowi) kunjungan kerja, saya mendampingi, biasa-biasa saja," kata Heru ketika bertemu awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Heru, yang sempat menjabat sebagai wali kota Administratif Jakarta Utara tahun 2014, juga mengaku dirinya belum merasa harus melakukan persiapan apa pun terkait masuknya dia sebagai calon pj gubernur DKI Jakarta.

"Ya sampai hari ini masih biasa-biasa saja, bahkan minggu depan penuh dengan kunjungan kerja. Masih menjalankan tugas sekretariat presiden," katanya.

Eks Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta itu juga mengaku tidak merasa menjadi kandidat terkuat di antara tiga calon yang sudah disepakati DPRD DKI Jakarta.

"Kandidat-kandidat yang ada kan mempunyai kesempatan yang sama, memiliki kemampuan, potensi yang baik, bahkan lebih baik; dan ada kalimat, 'hari esok penuh misteri'. Jadi, kembalikan ke alam semesta. Saya yakin alam semesta itu akan memberikan yang terbaik," selorohnya.

DPRD DKI Jakarta dalam rapat pimpinan gabungan, Selasa (13/9), menyepakati tiga nama sebagai calon pj gubernur DKI Jakarta, yakni Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin.

Baca juga: Presiden Jokowi: Banyak kriteria untuk jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Rabu (14/9), ketiga usulan nama tersebut diserahkan oleh DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri. Heru mengatakan selama ini dia belum berkomunikasi dengan jajaran DPRD DKI Jakarta terkait pengusulan namanya sebagai calon Pj gubernur DKI Jakarta

"Saya tidak ada komunikasi dengan teman-teman DPRD; ya memang kenal, tetapi tidak ada komunikasi," katanya.

Pj gubernur DKI Jakarta bertugas menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022.

Selain tiga nama usulan DPRD itu, Kemendagri juga akan mengusulkan tiga nama lain yang bisa sama atau berbeda dengan usulan DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya, Menteri Mendagri Tito Karnavian mengajukan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi, yang memimpin Tim Penilai Akhir (TPA) berisikan lembaga terkait, untuk membahas lebih lanjut.

Jokowi pun sempat menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki sejumlah kriteria untuk penunjukan pj gubernur DKI Jakarta.

"Saya kira kriterianya banyak sekali, nanti saja kalau sudah, nanti kami putuskan," kata Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Pintu Gerbang Tol Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9).

Baca juga: Wapres Ma'ruf sebut Pj gubernur DKI harus tahu Jakarta