Hibahkan Lahan 7,6 Hektar, Jaksa Agung Harap Tak Terjadi Korupsi Lagi di Bali

Merdeka.com - Merdeka.com - Jaksa Agung, Burhanuddin menghibahkan barang rampasan negara berupa 43 sertifikat dengan lahan seluas 7,6 hektar untuk Provinsi Bali. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan pusat kebudayaan, prasarana pengendalian banjir, serta Waduk Muara Unda di Kabupaten Klungkung, Bali.

Burhanuddin menyampaikan, penyerahan 43 sertifikat dengan lahan seluas 7,6 hektar yang terletak di kawasan pusat Kebudayaan Bali itu merupakan bentuk komitmen dan dukungan Kejaksaan Agung RI terhadap pembangunan Bali.

"Kami berharap lahan tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9).

Dia juga menyatakan, hibah Kejaksaan Agung dapat menjadi tonggak sejarah. Burhanuddin berharap korupsi tidak terjadi lagi saat pembangunan sejumlah infrastruktur di Bali.

"Saya doakan sahabat saya, Bapak Wayan (Gubernur Bali) sukses selalu, dan kami berharap sinergitas yang sudah terjalin dengan Pemprov Bali ke depannya semakin terjalin dengan baik. Kalau ada milik Kejari yang diperlukan dan tidak digunakan, kami siap berkolaborasi," katanya.

Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan, mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung atas perannya dalam menghibahkan lahan seluas 7,6 hektar di kawasan pusat Kebudayaan Bali.

"Bapak Jaksa Agung telah berkontribusi besar terhadap upaya kami untuk memajukan kebudayaan Provinsi Bali di kawasan pusat Kebudayaan Bali sesuai visi nangun sat kerthi loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru," ujarnya.

Koster juga meminta untuk membantu dihibahkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Klungkung yang masih menunggu persetujuan rekomendasi atau pendapat hukum
dari Kejari Kabupaten Klungkung, supaya program pembangunan di kawasan pusat kebudayaan Bali berjalan lancar serta selesai tepat waktu.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan, bahwa saat ini di kawasan pusat Kebudayaan Bali sedang berlangsung pematangan lahan, dan pada tahun 2023 rencana akan dimulai pembangunan fisik sampai tahun 2024.

Kemudian, untuk pendanaan pembangunan kawasan pusat Kebudayaan Bali didapatkan dari bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020, dan baru terealisasi tahun 2021 sebesar Rp1,5 triliun tanpa bunga atas prakarsa dari Menteri Bapennas RI, Suharso Monoarfa.

"Jadi, pembangunan kawasan pusat Kebudayaan Bali dimaksudkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menyeimbangkan pembangunan antara Bali selatan, utara, barat, timur serta Bali tengah. Dimana secara khusus Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar akan mendapatkan dampak perekonomian dari pembangunan tersebut,” ujarnya. [tin]