Hikmahanto: Kondisi geopolitik tidak stabil ganggu kegiatan ekonomi

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai kondisi geopolitik yang tidak juga mereda bisa menyebabkan pelaku usaha tidak tenang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

"Memang masalah geopolitik ini kalau tidak mereda, situasi tidak tenang, tidak aman, tidak stabil, maka ini tidak akan membuat perekonomian tumbuh, tidak membuat pelaku usaha tenang dalam menjalankan kegiatan ekonominya," katanya dalam webinar "Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Pasca Pandemi" yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menilai meski saat ini dunia baru saja selesai dari pandemi Covid-19, meski belum sepenuhnya, masih ada kondisi-kondisi geopolitik yang cukup mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

Baca juga: Apindo: Dampak geopolitik dunia lebih bisa dikelola dibanding pandemi

Kondisi tersebut diantaranya perang antara Ukraina dan Rusia, serta gesekan antara China dan Taiwan yang baru-baru ini terjadi.

Rektor Universitas Jenderal A. Yani itu mengkhawatirkan respon Pemerintah China yang mungkin akan membentuk operasi militer khusus terhadap Taiwan. Hal itu serupa dengan yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

"Kalau ini terjadi, maka kawasan kita, yang akan terdampak sangat luar biasa. Kawasan kita yang kemudian akan bergejolak dan pelaku bisnis itu tidak akan melakukan usaha mereka dengan tenang," ujarnya.

Hikmahanto pun menilai perang antara Rusia dan Ukraina masih menjadi salah satu hal yang akan mempengaruhi ekonomi global.

Baca juga: Sri Mulyani: Situasi geopolitik tambah tantangan bagi upaya pemulihan

Namun, menurut dia, situasi di Ukraina dan Rusia mulai mencatatkan progres menuju perdamaian. Hal itu ditandai dengan adanya kesepakatan soal rantai pasok pangan yang tidak akan diganggu Rusia.

Menurut Hikmahanto, kesepakatan tersebut juga merupakan buah dari kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.

Ia menyebut meski Presiden Jokowi tidak secara gamblang meminta gencatan senjata, namun Kepala Negara menyampaikan apabila perang terus terjadi, maka negara berkembanglah yang jadi pihak yang sangat menderita karena terganggunya rantai pasok pangan. Miliaran orang di negara berkembang akan kesulitan mendapatkan pasokan pangan.

"Ini kecerdasan Presiden dalam meminta gencatan senjata, bagaimana dia membungkus isu gencatan senjata dengan isu yang lebih besar yaitu krisis kemanusiaan dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti Sekjen PBB dan Turki, ada kesepakatan pasokan gandum dari Ukraina tidak diganggu Rusia," kata Hikmahanto.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel