Himsataki: Perlindungan TKI Lemah Karena Ketidakmampuan Pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Jasa TKI menilai masih adanya kasus TKI yang teraniaya dan tidak terbela disebabkan ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya sebagaimana yang disyaratkan peraturan-perundangan.

"Dia mengingatkan pemerintah tidak boleh melarang warganya bekerja dimana saja, baik di dalam maupun di luar negeri dan kewajiban pemerintah pula untuk melindunginya," kata Ketua Bidang Informasi dan Sosialisasi DPP Himsataki Ali Birham di Jakarta, Minggu.


Ali lalu menunjuk PP No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri Bab III, pasal 33, 34, dan pasal 35 yang mengatur penghentian dan pelarangan penempatan TKI ke luar negeri.

Pasal 33 mengatakan, penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan pemerataan kesempatan kerja, kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional, keselamatan TKI dan atau jabatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan.

Pasal 34 ayat 1 berbunyi, penghentian penempatan TKI karena keselamatan TKI apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang dan atau bencana alam.

Pasal 35 menyebutkan, jabatan/pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan adalah pelacur, penari erotis, milisi dan jabatan yang dilarang di negara penerima.

Artinya, kata Ali, penghentian penempatan yang dilakukan saat ini bertentangan dengan PP No.3/2013 karena penghentian tidak boleh dilakukan karena tidak adanya MoU, ketiadaan perwakilan luar negeri milik PJTKI atau asosiasi, dan juga bukan karena TKI bekerja di sektor informal.

"Ketiga alasan itu tidak ada dalam PP No.3/2013, karena itu kami katakan penghentian itu ilegal dan sepihak," kata Ali.


Menyesatkan


Menanggapi pernyataan Maftuh Basyuni selaku mantan ketua Satgas TKI di Rapat Koordinasi Penanganan WNI di Arab Saudi, di Gedung Cakra Loka Kemlu RI, Jakarta, Kamis (14/3/2013) yang dikutip media, Ali mengatakan pendapat itu menyesatkan.

Maftuh, seperti yang dikutip media, mengatakan selama ini perusahaan pengerah TKI swasta hanya tidur saja dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan di negara tujuan.

Ali meminta Maftuh untuk mengkaji lebih dalam sistem penempatan dan perlindungan TKI yang dirancang pemerintah.

"Pengusaha sudah mengikuti semua aturan pemerintah, sejak perekrutan hingga pemulangan TKI. Jika, masih terjadi masalah maka aturan dan sistem yang dibuat pemerintahlah yang bermasalah," kata Ali.

Dia lalu menyebutkan sistem pelatihan, asuransi, penempatan, perlindungan di luar negeri dan pemulangan TKI yang sudah diatur pemerintah.

Pemerintah melalui Kemenakertrans menetapkan pelatihan dan menyelenggarakannya. Pemerintah melalui Kemenakertrans menetapkan asuransi dan premi Rp400 ribu per orang.

Pemerintah melalui Kemenakertrans dan BNP2TKI mengatur proses penempatan dan segala syaratnya, Kemenkumham mengatur syarat pengeluaran paspor.

Pemerintah melalui Kemlu mengatur sistem perlindungan selama TKI di luar negeri. Pemerintah melalui BNP2TKI mengatur dan mengelola proses pemulangan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Meski UU mengatakan pengusaha bertanggung jawab sejak perekrutan hingga pemulangan, sesungguhnya semua sudah diambil alih pemerintah," kata Ali.

Karena itu, sebaiknya semua instansi terkait dan Maftuh introspeksi dan melihat permasalahan TKI secara jernih dan jangan menjadikan pengusaha kambing hitam atas ketidakmampuan pemerintah melindungi TKI.

Dia juga mengingatkan bahwa perusahaan jasa TKI (PJTKI) adalah perusahaan resmi yang berbadan hukum, memiliki surat izin penempatan, memiliki uang jaminan deposito dan membayar pajak.

"Jika memang kami melanggar, maka cabut semua izin dan bubarkan. Tapi, apa yang dilakukan pemerintah selama ini, hanya mencari kambing hitam atas semua masalah yang muncul," kata Ali.

Dia menyatakan Himsataki sudah memberi masukan perbaikan, sejak dari perekrutan, pelatihan, sistem perlindungan dan pemulangan TKI, tetapi diabaikan karena instansi terkait merasa lebih pintar dan memahami masalah di lapangan.

"Hasilnya, pengangguran tak terelakkan," kata Ali.

Dia menambahkan bahwa Himsataki berulang kali meneriakkan bahwa sistem asuransi tidak bisa melindungi TKI, tetapi pemerintah, khususnya Kemenakertrans tidak mendengar.

"Kini setelah asuransi diberlakukan maka yang paling bertanggung jawab atas keselamatan TKI di luar negeri adalah Kemenlu RI dan asuransi perlindungan TKI, bukan PJTKI," kat Ali.(ml)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.