Hingga 4 November 2020 Serapan Anggaran PEN Capai 54,1 Persen

Dusep Malik, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga 4 November 2020 realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah mencapai Rp376,17 triliun. Jumlah itu 54,1 persen dari total pagu yang ditetapkan yakni sebesar Rp695,2 triliun.

Menurut Sri, jika dibandingkan dengan penyerapan pada semester I, capaian serapan ini sudah menunjukkan tren yang positif. Pada semester I lalu hanya terserap Rp124,62 triliun atau baru sekitar 17,9 persen dari pagu.

"Sudah semakin membaik karena semua kementerian lembaga terus akan dimonitor," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin, 9 November 2020

Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan terserap 33,1 persen atau Rp32,15 triliun dari pagu Rp97,26 triliun. Angka ini meliputi insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah Rp3,67 triliun serta santunan kematian nakes Rp29 miliar.

Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 terserap anggaran sebesar Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp19,85 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,45 triliun.

Setelah itu, untuk bidang perlindungan sosial sudah terealisasi Rp177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp234,33 triliun. Ini merupakan penyerapan yang cukup tinggi yang terjadi sampai dengan awal November 2020.

Kemudian selanjutnya bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,44 triliun, insentif perumahan Rp7 miliar, Dana Insentif Daerah atau DID pemulihan ekonomi Rp4,73 triliun.

Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp979 miliar, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,13 triliun, peta peluang investasi Rp2 miliar, serta komunikasi PEN Rp3 miliar.

Untuk dukungan UMKM, terealisasi Rp94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp114,81 triliun. Ini meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun. Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp55 miliar, subsidi bunga Rp4,9 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.

Dukungan UMKM ini juga merupakan salah satu yang tingkat penyerapannya tinggi dari pada sektor lainnya. Realisasinya diproyeksikan mencapai 100 persen dengan didorong oleh realisasi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) dan subsidi bunga UMKM.

Selanjutnya yaitu insentif dunia usaha, terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun. Kemudian pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.

Untuk Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun. (ase)