HKTI: Perlu inovasi pertanian hadapi potensi krisis pangan

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon mengingatkan perlunya inovasi di sektor pertanian secara besar-besaran dalam rangka menghadapi potensi krisis pangan yang diprediksi terjadi akibat dampak kejadian global.

"Kita harus segera melakukan inovasi besar-besaran dalam bidang pertanian. Jika tidak, kita tak akan bisa menghadapi dinamika perubahan global yang mengancam ini," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut Fadli, kalangan petani di berbagai daerah tidak boleh dibiarkan hidup dengan “teknologi pasrah” seperti yang selama ini berjalan.

Petani, menurut dia, tak mungkin melakukan perubahan atau inovasi itu sendirian sehingga pemerintah harus campur tangan sangat besar untuk melahirkan inovasi-inovasi baru itu.

Fadli berpendapat bahwa kebijakan pangan nasional ke depannya selayaknya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan petugas pemadam kebakaran, yaitu jika ada krisis harga, baik jatuh maupun melonjak, atau krisis stok, baru kemudian ada ‘treatment’ atau kebijakan khusus yang dilakukan.

Ia mencontohkan, secara kasuistik, kenaikan harga cabai yang terjadi dalam satu bulan terakhir ini memang dipicu dua faktor, yaitu faktor perubahan iklim, serta faktor tanah, di mana banyak lahan tanaman cabai yang mengalami kerusakan di mana tak semua petani cabai bisa mengatasinya.

"Ada faktor kendala modal, pengetahuan dan keterampilan, sehingga petani cabai kita tak bisa mengatasi persoalan ini," paparnya.

Pemerintah, menurut Fadli, harus menempatkan kasus lonjakan harga cabai ini di dalam kerangka isu ancaman ketersediaan pangan secara global, terlebih karena sesudah pandemi COVID-19, yang telah mempengaruhi pasokan dan harga pangan dalam dua tahun terakhir, kini muncul persoalan baru yang juga telah mempengaruhi rantai pasok pangan secara global, yaitu perang Rusia - Ukraina.

Menurut data FAO (The Food and Agriculture Organization) dan Bank Dunia, lanjutnya, gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina ini telah menyebabkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia.

Untuk mengamankan stok pangan nasional, saat ini sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan menghentikan ekspor pangan. Pembatasan ekspor komoditas semacam itu akan semakin membuat harga pangan global kian meroket, sehingga akan mempersulit akses negara-negara importir pangan.

"Saat ini saja FAO sudah memperingatkan bahwa biaya input pertanian, terutama pupuk, akan segera melonjak tajam, sehingga akan memperburuk ketahanan pangan di negara-negara miskin atau berkembang. Bulan Juni ini, menurut data FAO, indeks biaya input pertanian telah mencapai rekor tertinggi. Isu terakhir inilah yang harus membuat kita khawatir," katanya.

Ia mengemukakan bahwa menghadapi dinamika semacam itu, mestinya dilakukan perubahan fundamental dalam cara bercocok tanam. "Ke depan, kita tak bisa lagi mengelola pertanian ini dengan cara tradisional, sehingga rentan sekali terhadap berbagai perubahan lingkungan," ucapnya.

Baca juga: Menlu RI ajak dunia bersatu pulihkan rantai pasok pangan global

Baca juga: Presiden Joko Widodo akan dorong G7 cari solusi krisis pangan-energi

Baca juga: Legislator minta pemerintah serius antisipasi krisis pangan

Baca juga: CIPS: perlu reformasi kebijakan pertanian cegah krisis pangan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel