Holding pariwisata ungkap dampak positif dari PMN 2022 Rp7,5 triliun

·Bacaan 2 menit

Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata (Indonesia Aviation and Tourism Holding Co) mengungkapkan sejumlah dampak positif terhadap perekonomian nasional dari penyertaan modal negara (PMN) untuk 2022 yang diajukan sebesar Rp7,5 triliun.

"Penambahan PMN terhadap anak usaha dalam ekosistem memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional, yang paling utama kita ingin keluar paling cepat menyelamatkan industri aviasi pasca COVID-19 dengan menyiapkan alat produksi yakni ketersediaan armada pesawat (fleet) dan sarana pendukungnya," ujar Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) sekaligus Direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Edwin menambahkan dampak positif lainnya adalah potensi peningkatan pendapatan dari ekspor UMKM sebesar Rp2,28 triliun hingga 2025, kemudian penambahan kurang lebih 67.100 lapangan pekerjaan baru bagi mitra UMKM.

Perluasan pangsa pasar ekspor ke 20 negara potensial sebagai pasar utama dan pasar prospektif tujuan ekspor. Peningkatan ekspor UMKM binaan sebanyak 1.429 UMKM.

Dalam paparannya, Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pengajuan PMN 2022 untuk Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata sebesar Rp7,5 triliun.

Adapun rinciannya total PMN 2022 tersebut antara lain diperuntukkan bagi penguatan modal dan pengembangan infrastruktur induk holding sebesar Rp400 miliar.

Kemudian penguatan modal, pengadaan lahan dan pembangunan destinasi pariwisata untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah Indonesia Timur sebesar Rp1 triliun.

PMN 2022 tersebut juga rencananya akan digunakan untuk penguatan modal dan pengembangan bisnis trading untuk mendukung produk ekspor UMKM sebesar Rp100 miliar.

Lalu investasi ketersediaan pesawat (fleet) melalui existing airline sebesar Rp3 triliun, dan penguatan modal serta penataan portofolio bisnis pada layanan penunjang penerbangan sebesar Rp700 miliar.

Serta untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional dan penugasan pemerintah lainnya yang dilakukan oleh Angkasa Pura I sebesar Rp2 triliun.

Sebelumnya progres pembentukan Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata saat ini masih dalam tahap penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP). Ditargetkan holding ini terbentuk pada akhir kuartal III-2021.

Edwin yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN ini menyebut saat ini baru saja selesai dilakukan harmonisasi PP tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung valuasi masing-masing perusahaan yang akan masuk dalam holding ini dan setelah inbreng saham bisa dilakukan.

Baca juga: Tanggapi kritik PMN BUMN, Erick Thohir: Kita terbuka dan transparan

Baca juga: Mencermati fakta kebijakan PMN untuk 12 perusahaan milik negara

Baca juga: DPR RI setujui PMN Tunai - Non Tunai BUMN jadi usulan di RAPBN 2022

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel