Hong Kong Kucurkan Rp 210 Triliun buat Genjot Ekonomi di Tengah Virus Corona

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Hong Kong menyiapkan anggaran USD 15,4 miliar (Rp 210,9 triliun), sebagai bagian dari langkah mendukung perekonomian negara tersebut, yang turun imbas aksi protes pro-demokrasi dan wabah Virus Corona.

Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan mengatakan kucuran dana ini hasil dari defisit fiskal negara tersebut yang mencapai rekor. Nilainya, mencapai 139,1 miliar Dolar Hong Kong, atau sekitar 4,8 persen dari produk domestik bruto.

“Sejak Januari 2020, Hong Kong berada di bawah ancaman yang ditimbulkan oleh wabah Virus Corona yang baru, yang selanjutnya memberikan pukulan bagi perekonomian. Kita harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi ini,” ujar dia seperti melansir laman CNBC, Rabu (26/2/2020).

Chan menguraikan langkah-langkah untuk membantu dunia bisnis, pekerja, dan rumah tangga menghadapi tantangan ekonomi tambahan yang disebabkan Wabah Virus Corona. Langkah tersebut, diantaranya: pinjaman berbunga rendah untuk usaha kecil dan menengah, dengan jaminan pemerintah.

Kemudian pengurangan pajak laba sebesar 100 persen, dengan plafon USD 20.000 (Rp 274 juta). Pemberian dana tunai 10.000 dolar Hong Kong (Rp 18 juta) bagi penduduk tetap berusia 18 tahun ke atas.

Namun, Chan menilai tindakan bantuan ini harus dikurangi pada tahun-tahun mendatang karena pengeluaran pemerintah yang tumbuh lebih besar.

Ekonomi Hong Kong memasuki resesi pertama dalam satu dekade ketika produk domestik bruto kuartal ketiga menurun 2,8 persen (year-on-year). Kemudian pada kuartal keempat, PDB turun 2,9 persen.

Chan mengatakan secara keseluruhan,ekonomi Hong Kong berkontraksi sebesar 1,2 persen di 2019. Sementara penurunan PDB tahunan turun pertama kali sejak 2009.

Reporter : Tiara Sekarini

Imbas Corona, Ekonomi Indonesia Hanya Bisa Tumbuh Maksimal 4,8 Persen

Pekerja tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi pada akhir 2019 lalu sempat memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebesar 5,04 persen untuk 2020 ini.

Namun, LIPI menduga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bakal mengalami perlambatan akibat wabah virus corona yang turut melemahkan perekonomian China.

"Kondisi tersebut kemudian disusul dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang upaya pembatasan ekspor-impor ke Tiongkok," ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Agus Eko Nugroho dalam sesi media briefing di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Agus menjelaskan, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 persen hingga 0,29 persen. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara pada 2020 diperkirakan mencapai angka maksimal di sekitar 4,8 persen.

"Skenario optimis kita bisa di 4,84 (persen). Skenario pesimis, kita akan tumbuh 4,74 (persen). Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas," ungkap dia

Bahkan, ia menambahkan, angka tersebut baru dampak pada putaran pertama, atau first round effect saja. Adapun fase awal tersebut diprediksi terjadi sekitar 8 bulan.

"Ini masih first round effect. Kalau kemudian di second round effect, maka ini yang akan mempengaruhi lebih dalam lagi," ujar Agus.

Pemerintah menggeluarkan paket kebijakan fiskal bertujuan untuk penguatan perekonomian di Indonesia terkait wabah virus corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan empat kebijakan yang diputuskan usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Kita akan melakukan supaya dalam rangka instrumen fiskal ini pertama adalah untuk mendukung konsumsi, investasi dan mendorong sektor pariwisata," kata Sri Mulyani di Kantor Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Dia menjelaskan untuk investasi terdapat 15,2 juta kelompok penerima manfaat. Mulai dari pemerima sembako yang akan mendapatkan tambahan uang dalam bentuk tunjangan sebesar Rp 50 ribu.

Dia menjelaskan hal tersebut naik 30 persen dari Rp 150 ribu jadi Rp 200 ribu per kelompok penerima manfaat. Kemudian dia menjelaskan anggaran yang dipakai selama 6 bulan akan ditambah Rp 4,56 triliun. Hal tersebut juga akan dimulai pada Maret.

"Kita berharap ini akan mendorong konsumsi rumah tangga dan kemudian multipliernya terhadap perekonomian," ungkap Sri Mulyani.