Hong Kong Pulihkan Stabilitas Politik Tanpa Oposisi

Renne R.A Kawilarang, DW Indonesia
·Bacaan 2 menit

Meski mengundang kecaman karena membungkam kebebasan berkespresi, UU Keamanan Nasional dipuji “efektif dalam memulihkan stabilitas,” kata pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, dalam pidato tahunannya, Rabu (25/11).

Lam mengatakan UU tersebut mencegah krisis politik berkepanjangan. Dan mengembalikan normalitas kepada penyelenggaraan negara merupakan prioritas utama, kata dia.

UU Keamanan Nasional di Hong Kong digodok oleh pemerintah Cina untuk mengakhiri gelombang protes sejak lebih dari setahun silam. Demonstrasi antara lain dipicu oleh RUU Ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong diadili di Cina.

Namun geliat perlawanan perlahan padam, menyusul penangkapan terhadap tokoh pro-demokrasi. Beberapa simpatisan oposisi juga dikabarkan sudah meninggalkan Hong Kong dan melanjutkan perlawanan dari luar negeri, antara lain Taiwan.

“Advokasi kemerdekaan Hong Kong dan kolusi dengan kekuatan eksternal semakin berkurang, sejumlah tokoh utama kini memilih diam dan organisasi-organisasi radikal sudah berhenti beroperasi atau bubar,” imbuh Lam dalam pidatonya.

“Setelah kerusuhan sosial selama setahun yang dibarengi rasa takut atas keselamatan pribadi, warga Hong Kong kini bisa kembali menikmati hak dasar dan kebebasannya, sesuai Undang-undang.”

Ketertiban politik tanpa oposisi

Lam mengritik pemerintahan negara asing untuk apa yang disebutnya sebagai campurtangan terhadap urusan dalam negeri Hong Kong. Hal ini, menurutnya, membuka celah yang mengancam keamanan nasional Cina.

UU Keamanan Nasional mengharamkan kampanye kemerdekaan atau kritik terbuka terhadap Cina. Ia juga menitikberatkan “pendidikan patriotik” di sekolah dan mencabut buku-buku politik yang ditengarai subversif.

Sebab itu UU tersebut dikecam lantaran dianggap melanggar perjanjian penyerahan kembali Hong Kong kepada Cina dari Inggris pada 1997 lalu. Di dalamnya Beijing berjanji menghormati doktrin “satu negara, dua sistem,” di mana Hong Kong berhak menjalankan demokrasi selama 50 tahun.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Hong Kong mengalami perubahan politik paling dramatis sejak kembali ke tanah air,” kata Lam. “Salah satu prioritas utama kami adalah memulihkan ketertiban hukum.”

Lam dianggap sebagai pemimpin Hong Kong paling tidak populer sejak penyatuan kembali dengan Cina. Tahun lalu pidatonya di parlemen terhenti akibat sorak sorai fraksi pro-demokrasi. Kali ini, meski semua anggota oposisi sudah mengundurkan diri, Lam tetap memilih berpidato melalui video.

Kosongnya kursi fraksi pro-demokrasi di parlemen Hong Kong diakibatkan pengunduran diri 15 anggota legislatif. Langkah itu diambil sebagai solidaritas atas keputusan pemerintah mendiskualifikasi empat anggota lain tanpa melalui pengadilan.

Sejak pekan ini, salah seorang tokoh kunci oposisi, Joshua Wong, juga menjalani proses hukum atas dakwaan demonstrasi ilegal. Wong mengaku bersalah dan terancam dibui hingga lima tahun.

rzn/vlz (ap, rtr)