Honorer Dihapus 2023, Puluhan Ribu Nakes di Jabar Minta Ridwan Kamil Carikan Solusi

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebanyak 75 persen tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan wilayah Jawa Barat masih berstatus honorer. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengambil langkah strategis agar bisa masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan itu disampaikan Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat kepada Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (9/8).

Wakil Ketua FKHF Jabar Saeful Anwar mengatakan 75 persen nakes yang berstatus tenaga honorer itu sama dengan sekitar 65 ribu orang. Mereka khawatir tak lagi mendapat kerja saat pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.

Minta Aspirasi Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Dia menuturkan, kondisi honorer nakes dan nonnakes di wilayahnya saat ini tengah gundah. Mereka galau karena pada Pasal 99 ayat (1) PP 49/2018 dijelaskan bahwa tidak diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN di dalam institusi pemerintah daerah. Padahal di puskesmas dan RSUD masih banyak yang pegawai yang berstatus honorer.

"Tolong pemerintah pusat memikirkan juga kemampuan daerah di dalam penggajian, di dalam penganggaran. Guru honorer beberapa tahun lalu mereka diangkat menjadi ASN, bahkan sebagian ada yang tertunda masalah penggajian karena dibebankan kepada daerah," jelas Saeful seusai bertemu Ridwan Kamil.

Dia berharap Ridwan Kamil untuk mendorong aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar mendapat solusi. "Karena kalau kami nakes dan nonnakes yang bekerja di fasilitas pemerintah tidak mendapatkan pengupahan yang layak di bawah UMR daerah masing-masing," tuturnya.

"Jadi kami yang katanya pelayan masyarakat, kami yang katanya garda terdepan, tetapi dari segi pengupahan kami jauh dari kata layak. Apalagi dengan adanya PP ini kami akan dihilangkan," kata dia.

Berjuang Bersama

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan segera menyusun langkah strategis untuk permasalahan ini. "Semua aspirasinya saya terima dengan baik, solusi Jabar adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka dengan tim dari Jabar secara transparan mencari solusi," ucap dia.

"Kalau kewenangan pusat, kita berjuang sama-sama ke pusat. Kalau kewenangannya provinsi, kita cari solusi di provinsi. Kalau kewenangan bupati wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya, sehingga mereka paham bahwa Pak Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka tapi akan realistis, kalau belum, akan disampaikan dengan jujur," lanjutnya.


Ridwan Kamil memahami bahwa peran nakes di masa pandemi sangat penting. Keluhan dan permasalahan ini harus diselesaikan dengan baik. "Nakes di era pandemi sangat dibutuhkan banyak, tapi sering kali tempat mereka bekerja perlu ditingkatkan untuk pendapatan unit kerjanya. Saya menerima aspirasi itu dan memberi solusi," pungkasnya. [yan]