HRW nyatakan anak-anak pengungsi Rohingya tidak diizinkan bersekolah

Yangon (Reuters) - Bangladesh melarang ratusan ribu anak-anak Rohingya memperoleh pendidikan yang bermakna, kata Human Rights Watch pada Selasa, seraya mendesak pihak berwenang untuk mencabut pembatasan sekolah di kamp-kamp pengungsi.

Dalam sebuah laporan yang disebut 'Apakah kita bukan manusia?', Human Rights Watch menuduh Bangladesh melanggar hak-hak 400.000 anak usia sekolah yang telah meninggalkan Myanmar dan saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsi Cox's Bazaar.

"Merampas seluruh generasi anak-anak dari pendidikan bukan hak siapa pun," kata Bill Van Esveld, direktur hak asasi anak-anak di Human Rights Watch kepada Reuters. "Komunitas internasional perlu bertindak dan menuntut agar Bangladesh dan Myanmar mengubah sikapnya."

Lebih dari 730.000 Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangga Bangladesh sejak penumpasan militer Myanmar pada tahun 2017, yang diikuti dengan serangan oleh pemberontak Rohingya.

Laporan Human Rights Watch mengatakan Bangladesh telah melarang para pengungsi Rohingya mendaftar di sekolah-sekolah di luar kamp atau mengikuti ujian nasional dan juga melarang lembaga-lembaga PBB dan kelompok-kelompok bantuan asing memberikan pendidikan resmi terakreditasi.

Mereka menuduh Myanmar tidak setuju untuk mengakui penggunaan kurikulum sekolahnya di kamp-kamp.

Ketua Komisi Pengungsi dan Pemulangan Bangladesh, Mahbub Alam Talukder mengatakan tidak benar bahwa anak-anak di kamp tidak dididik dan bahwa ada 4.000 pusat pembelajaran di kamp-kamp tersebut.

"Rohingya harus kembali ke Myanmar," katanya kepada Reuters. "Mereka bukan warga negara kita dan kita tidak bisa membiarkan mereka menggunakan kurikulum nasional kita."

Pemerintah Myanmar tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk memberikan komentar.