Hubungan Legislasi DPR-DPD RI Belum Baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Pembentukan Undang Undang DPD RI Wayan Sudirta mengatakan, hubungan antara DPR dan DPR RI di bidang legislasi belum terwujud secara baik sesuai proporsinya.

"DPR RI memperkecil kewengan DPD RI melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPD3 (MPR/DPR/DPD/DPRD)," kata Wayan Sudirta pada sidang permohonan uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu.

Wayan memberikan kesaksian sebagai saksi fakta atas nama anggota DPD pada sidang lanjutan permohohan uji materi UU Nomr 27 Tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada sidang tersebut, saksi fakta lainnya yang menyampaikan pandangan adalah Ketua Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.

Kemudian saksi ahli yang memberikan pandangan adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Saldi Isra, mantan Hakim MK Maruarar Siahaan serta ahli hukum Bernard Arief Sidharta.

Menurut Wayan, dalam perjalanan keberadaan lembaga DPD RI sejak 2004, DPR RI terus mempersempit kewenangan DPD RI yang memang sudah sempit.

Kemudian melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, menurut dia, kewenangan yang sudah sempit itu semakin dipersempit.

Padahal, kata dia, berdasarkan pasal 22D UUD NRI, pada ayat (1) mengamanahkan DPD RI dapat mengajukan RUU kepada DPR RI yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemudian pada ayat (2) mengamanahkan, DPD RI dapat ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

"Namun realitasnya, DPD hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan awalnya dan kemudian pandangan akhirnya, tanpa turut membahas. Bagaimana DPD bisa menyampaikan pandangan akhirnya jika tidak ikut membahas," katanya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Bali tersebut menjelaskan, dalam kewenangannya yang sempit DPD RI telah melahirkan sebanyak 38 RUU yang terkait amanah pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dari 38 RUU tersebut, menurut dia, sebanyak 20 RUU disampaikan DPD RI pada periode 2004-2009 serta 18 RUU disampaikan DPD RI pada sejak 2009 hingga saat ini.

"Semua RUU yang telah disampaikan DPD ke DPR RI tidak pernah ada tindaklanjutnya," katanya.

Wayan menambahkan, kalaupun ada RUU yang dibahas sudah berganti nama menjadi RUU inisitiatif DPR RI tanpa ada persetujuan dalam forum rapat paripurna.

Padahal, prosedur dalam peraturan perundangan, kata Wayan, jika RUU usulan DPD RI disetujui untuk dibahas DPR RI, maka persetujuannya dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI.

Wayan mencontohkan, pada RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan DPR RI, tidak pernah ada tindak lanjut dari DPR RI.

Namun RUU tersebut kemudian dibahas DPR RI sebagai RUU inisiatif dari DPR RI.(ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.