Hubungan Macron dan Erdogan Makin Panas Setelah Guru Dipenggal

Ezra Sihite, Dinia Adrianjara
·Bacaan 1 menit

VIVA – Pemerintah Prancis akan memanggil pulang duta besarnya dari Turki setelah pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang tidak dapat diterima. Sebelumnya Erdogan menyebut Presiden Emmanuel Macron sudah butuh pemeriksaan kesehatan mental.

Dalam langkah yang sangat tidak biasa, pejabat kepresidenan Prancis mengatakan duta besar Prancis untuk Turki akan dipanggil pulang dari Ankara untuk berkonsultasi dan akan bertemu dengan Macron untuk membahas situasi setelah pernyataan kontroversial Erdogan tersebut.

Prancis dan Turki memang memiliki beberapa masalah termasuk hak maritim di Mediterania bagian timur, Libya, Suriah dan konflik yang meningkat antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah sengketa Nagorno-Karabakh.

Namun perselisihan antara kedua pemimpin makin panas usai pembunuhan seorang guru di Prancis, yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di dalam kelasnya. Turki sangat marah dengan kampanye yang diperjuangkan oleh Macron untuk melindungi nilai-nilai sekuler Prancis dari Islam radikal.

Baca juga: BMW Tabrak 9 Sepeda Motor dan Orang di Setiabudi, Kendaraan Hancur

"Apa yang bisa dikatakan tentang seorang kepala negara yang mempelakukan jutaan orang dari kelompok agama yang berbeda seperti ini. Pertama-tama, lakukan pemeriksaan mental. Apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dengan Muslim. Macron membutuhkan perawatan mental," kata Erdogan dalam pidatonya.

Dilansir dari The Guardian, kantor Macron menanggapi dengan tajam dan menyebut komentar itu tidak dapat diterima.

"Komentar Presiden Erdogan tidak dapat diterima. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal," kata seorang pejabat kantor Macron.

Pejabat itu juga mengatakan bahwa Prancis telah mencatat tidak adanya pesan belasungkawa dan dukungan dari Presiden Turki setelah pemenggalan kepala seorang guru bernama Samuel Paty oleh muridnya yang merasa tersinggung soal kartun nabi.

Sebelumnya, Macron menggambarkan Islam sebagai agama sedang dalam krisis di seluruh dunia dan mengatakan pemerintahnya akan mengajukan RUU pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dengan negara di Prancis. Dia juga mengusulkan kontrol ketat atas pendanaan masjid dari luar negeri.