IBC Apresiasi Gagasan PSI tentang Transparansi DPR

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Indonesia Budget Center (IBC) mengapresiasi masih adanya partai politik yang mendorong gagasan transparansi di DPR. Walaupun upaya tersebut perlu dikuatkan dengan adanya kebijakan dan implementasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie ingin membawa partainya sampai ke parlemen dan membuat 'gaduh' Senayan. Tujuannya untuk melakukan transparansi guna menjaga uang rakyat.

"Saya kira bagus bila ada parpol yang mendorong gagasan transparansi DPR. Namun gagasan tersebut perlu didorong sampai di level kebijakan dan implementasi," kata Direktur Eksekutif IBC, Roy Salam saat dihubungi, Senin (27/12/2021).

Dia mengungapkan, DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mendukung open parliament berjalan di Senayan. Sayangnya, upaya tersebut masih belum optimal, salah satunya adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

"BURT ini kan kelihatannya seperti mengurusi rumah tangga, tanpa melihat ada kepentingan publik di DPR. Apa kepentingan publik? Memastikan anggaran DPR transparan," ujarnya.

Transparan di sini bukan hanya melulu soal penggunaan anggaran. Roy mengungkapkan, banyak upaya yang dilakukan DPR untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, salah satunya adalah reses. Lalu bagaimana kah nasib aspirasi masyarakat tersebut setelah disampaikan kepada perwakilan rakyat? Ini yang masih menjadi pertanyaan besar.

IBC melihat, masyarakat tidak dapat mengetahui apakah aspirasi mereka tertampung dengan baik dan menjadi satu kebijakan. Karena pada akhirnya, upaya sosialisasi pembahasan rancangan undang-undang saja, dia menilai, tidak berjalan secara maksimal.

"Agak sulit melihat kinerja dan parlemen karena tidak ada informasi bagaimana mentracking masukan masyarakat itu diadopsi atau tidak dalam UU. Dan siapa fraksi yang memiliki kinerja baik," jelasnya.

Untuk itu, Roy mengharapkan, pimpinan DPR dan Fraksi memprioritaskan open parliament bisa berjalan dengan optimal, baik untuk sistem, anggaram dan kebijakannya. Sehingga harus ada aturan jelas dan tegas yang dapat diikuti seluruh anggota, fraksi hingga alat kelengkapan dewan.

PSI beri predikat 'Gabut' Award untuk DPR. Award ini adalah keprihatinan atas kehadiran yang sangat rendah, jumlah UU yang diselesaikan juga sangat rendah.
PSI beri predikat 'Gabut' Award untuk DPR. Award ini adalah keprihatinan atas kehadiran yang sangat rendah, jumlah UU yang diselesaikan juga sangat rendah.

Pengawasan oleh Masyarakat

Kemudian, penyampaian informasi dalam pembahasan satu RUU harus dapat dipublikasi secara cepat. Harapannya, masyarakat dapat melakukan pengawasan serta bisa memberikan masukan. Ini untuk menghindari adanya produk dari DPR yang digugat setelah selesai dibahas.

"Dan terakhir, hasil reses dewan juga harus dipublikasi. Karena secara kelembagaan fungsi pengawasan benar, masalahnya pengawasan hasil reses anggota ini tidak terkonsolidasi di tingkat DPR. Ini susah bedakan urusan masing masing anggota dan mana kelembagaan," tutupnya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel