Ibu rumah tangga ikut diperiksa dalam kasus Irjen Djoko Susilo

MERDEKA.COM,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo. Siang ini, KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap 11 orang untuk diperiksa sebagai saksi.

Sebelas orang itu antara lain, seorang ibu rumah tangga Poppy Femialya, Pandam Nurwulan (notaris), Ujang Husen (staf kelurahan, Leuwinanggung, Cimanggis), Sangken (Ketua RW Leuwinanggung), Encep (swasta), Benita Pratiwi (Polri), Teddy Rusmawan (Polri), Kompol Legimo (Polri), Halija, Yadi, dan Wasis Triapambudi.

"Semuanya diperiksa untuk dugaan TPPU," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Senin (4/2).

Sebelumnya, pada Jumat (1/2) KPK juga memanggil 10 orang saksi terkait penyidikan kasus ini. Kesepuluh saksi itu terdiri dari tiga orang notaris, Buntaro Tigris Darmawan NG, Merryana Suryana, dan Erick Maliangkay. Tujuh swasta yakni Saroyini Wulan Rahayu Salib, Slamet Wiryodiharjo Salib, Encep, Eva Susilo Handayani, William Jusman, The Jok Tung serta seorang pensiunan Polisi Mudjiharjo.

KPK juga melakukan pencegahan terhadap istri Djoko Susilo, Dipta Anindita. Selain itu, KPK juga mencegah seorang notaris bernama Erick Maliangkay, pihak swasta Slamet Wiryodihardjo Salib, pensiunan Polri Mudjihardjo.

Setelah melalui pengembangan dari kasus korupsi simulator SIM, KPK juga menetapkan Djoko sebagai tersangka TPPU. Pencucian uang berkaitan dengan kepemilikan aset mantan Gubernur Akpol itu nilainya mencapai Rp 45 miliar.

Djoko diduga melakukan pencucian uang melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan. Kemudian disamarkan dengan atas nama 'orang terdekat' Djoko.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2011. Mereka adalah mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri non-aktif Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto

KPK menganggap Irjen Pol Djoko Susilo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan simulator SIM roda dua dan empat pada 2011.

Penanganan kasus korupsi simulator SIM ini sempat menyulut konflik antara KPK dan Polri. Kedua lembaga penegak hukum itu saling menyatakan berhak menangani dan menyidik kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM.

Bahkan, dalam penetapan tersangka, Polri dan KPK sama-sama menetapkan orang yang sama, yaitu Irjen Pol Djoko Susilo, Brigjen Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo S. Bambang.

Namun, guna menengahi konflik antara KPK-Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kepresidenan pada 8 Oktober lalu memerintahkan agar penanganan kasus korupsi simulator melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri non-aktif Brigjen Pol Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto ditangani KPK.

Akibat perbuatan mereka, negara merugi Rp 198,6 miliar dalam proyek pengadaan simulator SIM 2011.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.