ICW Minta Jokowi Depak Calon Menteri 'Bertinta Merah'

Jokowi Disilakan Pilih Kasau dan Kasal Jenderal Bintang Dua

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi dikabarkan akan mengumumkan beberapa nama menteri yang akan duduk dalam kabinetnya, Rabu (22/10/2014).

Sebelumnya, soal nama-nama calon menteri ini yang diusulkan duduk di kabinet Trisakti ini telah memancing perhatian publik lantaran telah ditelusuri track record atau rekam jejaknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari informasi yang diperoleh Indonesia Corruption Watch, di antara nama itu adalah Rini M.Soemarno. Wanita yang juga Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK) itu memang disebut-sebut salah seorang pihak yang diusulkan masuk dalam kabinet menempati posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KPK sendiri sebelumnya melalui Wakil Ketua Zulkarnaen telah menjelaskan bahwa, tanda merah yang diberikan KPK itu mengacu kepada seseorang yang beresiko tinggi setelah track record atau rekam jejaknya ditelusuri.

Sekadar informasi, Rini Mariani Soemarno pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan kasus SKL (Surat Keterangan Lunas) terkait kasus obligor atau pengutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diperiksa KPK 25 Juni 2013.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Ia diperiksa 26 April 2006, selaku mantan menteri perdagangan bersama mantan menteri koordinator perekonomian Dorojatun Koentjarajakti.

Rini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula RNI. Dalam kasus ini tersangkanya adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafrudin Temenggung dan Nyono Cipto rekanan PT RNI.

Rini pun pernah diperiksa Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini dipanggil Panja 28 Agustus 2003 saat menjadi menteri, namun tak mengindahkan panggilan. DPR menduga dalam proses imbal dagang itu negara dirugikan.

Nama lain yang diduga mendapat tanda merah dari KPK adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Sri dan Muhaimin memang disebut-sebut masuk nominasi sebagai calon menteri kabinet Presiden Jokowi.

Sri memperoleh tanda merah KPK lantaran diduga berkaitan dengan kasus Bank Century. Adapun Muhaimin menyangkut kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur (DPPID) tahun 2011 lalu. Mengingat mencuat dugaan uang suap dari kasus yang diistilahkan dengan kasus durian itu ditujukan untuk Muhaimin.

Tentang adanya nama-nama calon menteri bermasalah ini juga sudah ditanggapi Indonesia Coruption Watch (ICW). Koordinator ICW, Ade Irawan meminta Jokowi merevisi nama-nama menteri bermasalah tersebut.

"Kalau nama yang berpotensi tersangkut mestinya dianulir," kata Ade Irawan saat dihubungi wartawan.

Ade berharap, Jokowi menggunakan hasil penesuluran KPK guna menentukan pihak-pihak yang akan duduk menempati posisi menteri di kabinetnya. Karena itu Ade menyarankan Jokowi selaku Presiden tidak tergesa-gesa mengumumkan menteri-menteri dalam kabinet pemerintahannya.

Diketahui, Jokowi melalui Deputi-Ketua Tim Transisi yaitu Rini Soemarno dan Hasto menyerahkan dokumen berisi daftar nama-nama calon menteri pada Jumat, 17 Oktober 2014 lalu.

Penyerahan itu diakui Hasto bagian dari upaya Jokowi menelusuri track record calon menteri yang diusulkan Jokowi. Track record yang ditelusuri diduga kuat antara lain menyangkut integritas dan harta kekayaan para calon menteri. Namun, setelah ditelusuri KPK, hasilnya sudah diserahkan kembali ke Jokowi pada Minggu malam lalu.

Baca Juga:

Presiden agar Percepat Pembangunan di Indonesia Timur

Pesan ICW kepada Jokowi: Jangan Pilih Menteri 'Daur Ulang'

Pelindo: Kami Hanya Siapkan Kebutuhan Presiden