IDI: Tanpa Revisi UU Pendidikan Kedokteran, Sulit Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis

Merdeka.com - Merdeka.com - Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan dukungan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dapat merampungkan revisi UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok). Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki sumber daya manusia di bidang kedokteran.

"Kami selaku pimpinan PB IDI ingin menyampaikan bahwa kami sangat mendukung upaya untuk rancangan undang-undang pendidikan kedokteran ini sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki SDM, khususnya di bidang kedokteran," ujar Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi saat rapat dengar pendapat Baleg DPR RI membahas revisi UU Dikdok di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Adib berharap revisi UU Dikdok bisa direalisasikan sebagai upaya perbaikan dan transformasi pendidikan kedokteran.

"Kami mendukung dari apa yang sudah diupayakan dan kami berharap ini segera bisa direalisasikan sebagai bagian dukungan kami organisasi profesi terhadap upaya perbaikan dan tentunya transformasi pendidikan kedokteran dengan melihat masalah-masalah di pendidikan kedokteran saat ini," jelasnya.

Kehadiran IDI memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum sebagai bentuk dukungan kepada Baleg menyelesaikan revisi UU Pendidikan Kedokteran. UU ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dokter dan menyelesaikan masalah di bidang kedokteran.

"Pada dasarnya kehadiran kami hari ini yang pertama adalah pengenalan, sekaligus dukungan kepada Baleg untuk tetap melanjutkan RUU Dikdok ini sebagai satu upaya kita meningkatkan kualitas SDM dokter yang siap bertransformasi dengan problematika kedokteran-kedokteran saat ini," kata Adib.

Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis mengungkap pentingnya revisi UU Pendidikan Kedokteran. Salah satunya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.

"Kita bisa melihat sebagai contoh kita membutuhkan puluhan dokter spesialis di Indonesia saat ini. Kalau kita melihat di sini kalau kebutuhan itu dengan sistem atau formula yang ada di UU Dikdok 2013 kita membutuhkan waktu yang lama untuk mencukupi kebutuhan," ujar Marsis saat rapat dengar pendapat terkait revisi UU Pendidikan Kedokteran dengan Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Marsis mencontohkan dokter spesialis ostetri ginekologi tersedia 4.900 dokter hari ini. Namun ke depan dibutuhkan 7.200 dokter. Dibutuhkan waktu 10-40 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis tersebut.

Dengan undang-undang yang baru diharapkan dibuat skema untuk mempercepat pendidikan dokter spesialis.

"Sehingga kita coba dengan UU baru membuat suatu skema atau formula baru untuk memproses percepatan dari pendidikan kedokteran spesialis," kata Marsis.

Selain itu, revisi UU Pendidikan Kedokteran juga diharapkan menjadi solusi pemerintah distribusi dokter dan beasiswa program pendidikan kedinasan.

"Harapannya RUU Dikdok baru menjadi solusi bagi penguatan layanan primer kesehatan; pemerataan distribusi dokter dan kecukupannya dengan program afirmasi, Beasiswa program pendidikan kedinasan, program percepatan produksi dokter spesialis. Itu termuat dalam pasal 24 dan 29 RUU Dikdok yang baru," jelas Marsis. [ded]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel