IdScore : UMKM perlu jaga skor kredit untuk permudah akses pembiayaan

Direktur IdScore (PT PEFINDO Biro Kredit) Wahyu Trenggono mengatakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia perlu menjaga skor kreditnya untuk mempermudah akses pembiayaan ke lembaga jasa keuangan (LJK), baik bank maupun non bank.

“UMKM harus menjaga credit scoring (skor kredit), agar tetap baik dimata lembaga jasa keuangan (LJK), sehingga pada saat butuh dana, bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan, ini yang harus dijaga,” ujar Wahyu dalam acara Kini Paham Kredit #4 oleh IdScore yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Adapun, skor kredit adalah suatu sistem yang diterapkan oleh LJK untuk menilai kelayakan peminjam yang mengajukan pinjaman.

Dalam proses ini, calon peminjam akan dianalisis, mulai dari data diri, usia, status pekerjaan, jabatan, masa kerja, gaji, status pernikahan, beban tanggungan keluarga, pekerjaan pasangan (suami/istri), hingga riwayat pinjaman.

Wahyu melanjutkan masih banyak UMKM di Indonesia yang memiliki skor kredit merah, yang disebabkan oleh adanya kredit macet atau tagihan kredit yang tertunggak atau tidak dilunasi.

Padahal, LJK memberikan syarat kepada UMKM untuk memiliki skor kredit hijau agar mendapatkan akses pembiayaan usaha.

“UMKM kita 60 persen (skor kredit) ada di kategori merah dan merah tua. Sedangkan, dari 40 persen sisanya, ada 12 persen di average, padahal kalau bank inginnya adalah bisa mengambil hijau muda atau tua,” kata Wahyu.

Dari 65 juta UMKM di Indonesia, dia mengatakan hanya 3 juta UMKM yang bisa mendapatkan fasilitasi kredit dari LJK, yang mana presentase itu di bawah 5 persen.

“Bahkan dari 3 juta UMKM, baru 43 persen yang baru bisa memanfaatkan pinjaman tanpa agunan, padahal yang (3 juta UMKM) itu credit scoringnya bagus, harusnya angka (pinjaman tanpa agunan) mencapai 100 persen,” kata Wahyu.
​​​​​​​
Dengan itu, dia mengatakan UMKM di Indonesia perlu memperbaiki skor kreditnya, agar dapat memaksimalkan banyaknya fasilitas pembiayaan yang telah tersedia.

Dia memaparkan jumlah LJK di Indonesia terdiri lebih dari 100 bank umum, 30 Bank Pembangunan Daerah (BPD), 1600 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 250 perusahaan multifinance, dan lebih dari 100 financial technology (fintech).

“Banyak sekali lembaga jasa keuangan (LJK) yang bisa kita tuju untuk mendapatkan kredit,” kata Wahyu.

Adapun, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 30 persen UMKM di Indonesia mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2024.

Baca juga: BRI catat kredit tumbuh 7,92 persen ditopang segmen UMKM

Baca juga: KUR dorong pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri hingga 13,9 persen