Ikahi: UU Sistem Peradilan Anak mengkriminalisasi hakim

MERDEKA.COM, Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mengajukan uji materi Pasal 96, 100 dan 101 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Permohonan ini diajukan karena Ikahi menilai ketiga pasal tersebut mengancam independensi hakim dalam memutus perkara pidana yang dilakukan anak-anak.

Melalui kuasa hukumnya, Lilik Mulyadi, Ikahi menyatakan UU SPPA lebih banyak memuat prosedur pelaksanaan pengadilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi, keberadaan ketiga pasal itu justru tidak sejalan dengan subtansi UU yang sebagian besar merupakan prosedur hukum acara.

"Padahal, sangat jelas dan nyata dari aspek penegakan hukum, hukum pidana formal atau prosedur hukum acara anak merupakan instrumen bagi hakim untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum pidana materiil anak," ujar kuasa hukum pemohon, Lilik Mulyadi, saat bersidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (19/11).

Norma pasal-pasal yang dimaksud berbunyi:
Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 100
Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101
Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Yang memberatkan Ikahi adalah ketentuan bila hakim tidak melaksanakan ketentuan pasal 99, maka hakim dibisa dipidana. Padahal menurut Ikahi, bila hakim melakukan kesalahan seharusnya kena sanksi administrasi atau kode etik bukan pidana.

"Konsekuensi dari pelanggaran hukum pidana formal anak adalah sanksi administratif, karena dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," kata dia.

Selanjutnya, Lilik menyatakan, pasal-pasal tersebut juga mengandung maksud untuk mengkriminalkan para hakim serta penegak hukum lainnya seperti penyidik dan penuntut umum. Menurut dia, ketentuan itu terlahir lantaran didasarkan pada penilaian emosional para pembentuk UU.

"Politik kriminalisasi yang dilakukan para pembentuk UU tidak lagi diorientasikan pada kebijakan maupun pada nilai. Sehingga tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara serta tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai," kata Lilik.

Lebih lanjut, Lilik menambahkan, kasus pemidanaan hakim tidak pernah terjadi di belahan dunia manapun. Dia menyatakan, baru di Indonesia kasus itu terjadi melalui UU SPPA.

"Jadi, istilahnya UU ini satu-satunya UU yang mengkriminalisasi hakim di seluruh dunia," ucap Lilik.

Atas dasar itu, Ikahi meminta MK membatalkan keberadaan ketiga pasal itu. "Kami meminta MK menyatakan ketentuan dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945," pungkas dia.

Terkait dengan permohonan uji materi ini, Hakim Konstitusi Maria Farida menyarankan pada pemohon untuk memperjelas pokok permohonan. "Pokok perkara terlalu panjang, apakah pasal-pasal yang diajukan itu merugikan dan bertentangan dengan konstitusi atau tidak, itu harus dijelaskan," saran dia.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.