Ilmuwan dunia serukan 4 rekomendasi sebagai tindak lanjut G20 2022 di Bali

Seiring bertambah parahnya krisis iklim, dan setelah diporak-porandakan COVID-19, dunia makin menyadari pentingya kesiapan pandemi dan ketahanan iklim global. Namun, meski berdampak luas dan saling terkait, hingga kini masih sedikit solusi efektif dan kolaboratif berbasis sains dari negara-negara dunia untuk mengatasi dua tantangan tersebut.

Peran Indonesia pada G20 tahun ini menjadi momentum yang strategis bagi pemerintah bersama komunitas sains Indonesia dan dunia untuk memimpin upaya ini.

Lire la suite: G20 2022 Bali: memahami istilah penting dan tujuan berkumpulnya kepala negara ekonomi terbesar di dunia

Pada tahun ini, misalnya, kesiapan pandemi dan ketahanan iklim global menjadi prioritas utama Science20 (S20) – salah satu kelompok keterlibatan (engagement group) G20 – yang kepemimpinannya tahun ini dipegang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Lewat rangkaian forum resmi antara komunitas sains anggota G20, kami para ilmuwan S20 menerbitkan rekomendasi kebijakan kesehatan dan iklim global yang kami tuangkan dalam Deklarasi S20 (S20 Communique).

Ada beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk menjadi prioritas para pemimpin negara G20. Ini termasuk membangun sistem kesehatan global, memperkuat sains dan teknologi multidisiplin, hingga memperkuat kesinambungan riset dan kebijakan untuk iklim, pandemi, dan ekonomi.

Sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini, bagaimana Indonesia dapat mendorong komunitas internasional mewujudkan agenda penting tersebut?

Saya bersama para ilmuwan S20 merekomendasikan setidaknya 4 langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia dengan melibatkan negara dan komunitas sains global.

1. Tegaskan komitmen terhadap kebijakan berbasis sains

Dalam gelaran G20, Indonesia perlu mengajak para pemimpin negara untuk berkomitmen melaksanakan rekomendasi ilmuwan dalam Deklarasi S20. KTT G20 pada pertengahan November ini menjadi momentum yang tepat untuk menegaskan komitmen ini.

Tanpa komitmen bersama, buah pikir dan kesepakatan para ilmuwan dunia yang terkumpul selama proses panjang G20 hanya akan menjadi sekedar formalitas dan pernyataan hampa.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga harus menghentikan tren antisains yang banyak terjadi di era pemerintahannya – dari represi kritik terhadap penanganan pandemi hingga pencekalan peneliti lingkungan.

Apalagi di tengah peringatan keras para peneliti akan parahnya krisis iklim di Konferensi Iklim PBB (COP27) belum lama ini, ditambah pengalaman COVID-19, menjadi syarat mutlak bagi Indonesia dan negara dunia untuk menempatkan sains dalam perumusan kebijakan kesehatan dan iklim.

2. Dorong sistem kesehatan dunia yang tahan krisis

Seperti yang kami tuangkan dalam Deklarasi S20, pandemi COVID-19 telah menjadi alarm bahwa infrastruktur kesehatan kita – dari level nasional hingga global – masih cukup rapuh.

Ketergantungan pada kebijakan yang reaktif, ketimbang pencegahan dan kesiapan global, telah membuat banyak negara gagal membendung krisis kesehatan global.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong negara G20 dan komunitas sains internasional untuk memastikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkoordinasikan sistem kesehatan global yang resilien terhadap ancaman kesehatan dunia.

Beberapa inisatif kesehatan global – termasuk ‘One Health’ Joint Plan of Action gagasan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lain yang berupaya melawan ancaman kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara terintegrasi – kini mulai mempertimbangkan hal di atas. Prinsip-prinsip Deklarasi S20 bisa memperkuat inisiatif semacam itu dan menjadi landasan untuk inisiatif WHO lainnya.

Lire la suite: G20 Sektor Kesehatan: 4 strategi memperkuat respons warga untuk melawan pandemi masa depan

WHO juga wajib memetakan pusat-pusat unggulan riset kesehatan setiap negara dan memastikan terjadinya keterhubungan di antara sistem kesehatan tersebut. Selama pandemi, misalnya, kita mulai melihat beragam kerja sama yang krusial dalam membendung COVID-19 – dari pembagian data genom virus via bank genetik hingga kolaborasi pembuatan vaksin.

Dengan prinsip-prinsip Deklarasi S20 lainnya seperti sistem “alarm pandemi” global, kemudahan akses data terbuka antara beragam insitusi riset, dan rantai pasok vaksin dan obat yang lebih siap, harapannya setiap negara bisa merespons krisis dengan lebih cepat di tingkat lokal.

3. Bangun ekonomi pascapandemi secara berkelanjutan

Langkah ketiga yang harus dilakukan Indonesia bersama para pemimpin dunia, terutama dalam membangun ketahanan iklim global, adalah menekankan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi G20 selepas COVID-19.

Para pemimpin dunia perlu menggencarkan komitmen mereka masing-masing – misalnya seperti yang tertuang dalam dokumen komitmen iklim (Nationally Determined Contribution, atau NDC) tiap negara – untuk memastikan pemangkasan emisi karbon dan transisi hijau dalam aktivitas ekonomi yang spesifik pada situasi lokal.

Penekanan krisis iklim sebagai ancaman eksistensial, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi S20, harus menjadi pengingat kembali bagi Indonesia dan pimpinan G20 atas target-target yang sebelumnya sudah tertuang dalam Perjanjian Paris dan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030).

Slogan yang diusung Indonesia dan negara G20 tahun ini, misalnya, yakni “Pulih Bersama, Lebih Kuat,” sulit tercapai jika dalam upaya mendongkrak produktivitas dan membangun infrastruktur, pembuat kebijakan tidak berupaya meraih emisi bebas karbon (net-zero).

4. Membangun jaringan pendanaan riset kesehatan dan iklim yang multidisiplin

Mencegah, mengantisipasi, dan merespons tantangan kompleks seperti pandemi dan perubahan iklim membutuhkan pendekatan multisektor dan multidisiplin. Namun, pendanaan riset di tingkat negara G20 maupun global cenderung belum banyak menarget inisiatif riset – terutama kesehatan, energi, dan iklim – yang lintas disiplin.

Oleh karena itu, Indonesia melalui AIPI sebagai pimpinan S20 tahun ini dapat mendorong terbentuknya konsorsium dan sistem pendanaan riset multidisiplin di antara ilmuwan negara G20 maupun lebih luas, terutama yang bertujuan untuk mendukung mitigasi krisis iklim dan kesiapan pandemi.

Ini penting karena pembuatan kebijakan iklim dan pandemi memerlukan perspektif ilmu sosial dan humaniora agar tetap inklusif dan menjamin tidak ada satupun orang yang tertinggal.

Berbagi dukungan finansial, pengetahuan, dan teknologi – tentu disertai dengan prinsip keterbukaan dan akses data – juga menjadi langkah wajib untuk mendukung agenda riset multidisiplin dalam isu kesehatan dan iklim.