Imbas Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Polisi Blokade Jalan Gatot Soebroto Menuju Slipi

Merdeka.com - Merdeka.com - Ribuan elemen buruh yang tergabung dalam serikat kerja dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mulai menggeruduk gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9). Imbas demo ini, polisi memblokir jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi.

Pantauan merdeka.com di lokasi, polisi tengah merapatkan barisan mengawal aksi unjuk rasa. Water berier telah berjejer di samping jalur Transjakarta.

Hingga pukul 12.06 WIB, massa demonstran masih melakukan aksi orasi diiringi lagu-lagu perjuangan.

Kondisi di Cawang Jaktim

Sementara di depan gedung Transjakarta pool PPD cawang, Jakarta Timur, puluhan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi penjemputan massa demo.

Aksi penjemputan dilakukan karena ada rekan pekerja yang tertahan lantaran harus harus bekerja terlebih dahulu sebelum mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR.

"Tujuan kami di sini bukan melakukan unjuk rasa tapi menjemput rekan kami yang tertahan di dalam agar bisa ikut aksi di DPR," jelas Adi salah satu peserta aksi yang berasal dari FSPMI.

Kemacetan yang cukup panjang juga sempat terjadi di depan pool tersebut. Akibat massa demonstrasi yang berkumpul dan kendaraan yang dibawa mereka berhenti di tengah jalan. Untungnya, kemacetan tidak berlangsung terlalu lama.

Demo Serentak di 20 Provinsi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, aksi demonstrasi digelar serentak 20 provinsi di indonesia. Aksi ini diikuti ribuan orang. "Beberapa provinsi belum bisa melakukan karena faktor keamanan seperti Papua dan Papua Barat," kata Said Iqbal di lokasi.

Said menerangkan, sekitar 2.000 massa dari Jabodetabek berkumpul di Gerbang Utama DPR/MPR. Sementara, massa di provinsi lain mengadakan aksi di depan Kantor Gubernur masing-masing.

Ada tiga isu yang diangkat dalam demonstrasi kali ini, pertama menolak kenaikan harga BBM, kedua menolak pembahasan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, meminta upah minimum tahun 2023 dinaikan sebesar 10 persen hingga 13 persen.

"Itu lah tiga tuntutan. Yang paling kami tekankan adalah meminta pemerintah RI untuk membatalkan tentang kenaikan harga BBM," ujar dia.

Said menerangkan, aksi ini hanya awalan dan akan terus-menerus sampai bulan Desember. "Dan kami akan mempertimbangkan mogok nasional karena tiga isu ini saling keterkaitan," ujar dia.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah dan Ady Anugrahady (Liputan6.com)

[tin]