Implementasi UU Cipta Kerja Akan Picu Perbaikan Ekonomi saat Resesi

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji mengapresiasi upaya pemerintah yang terus mendorong implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan belanja anggaran.

Langkah tersebut dinilai mampu menggeliatkan sektor usaha hingga membangkitkan konsumsi rumah tangga pasca Indonesia dipastikan resesi.

Menurut dia, segala kebijakan tersebut bakal semakin terasa dampaknya jika turut dibarengi dengan implementasi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada UU Nomor 11 Tahun 2020.

"Mudah-mudahan saja dengan dikombinasikan dengan adanya implementasi dari Omnibus Law secara efektif itu kita bisa menuju era revolusi 4.0," ujar Nafan kepada Liputan6.com, Jumat (6/11/2020).

Nafan mengatakan, kehadiran UU Cipta Kerja ini pada awalnya telah memberikan dampak positif bagi citra Indonesia di mata para pelaku investor.

Dia menilai harmonisasi kebijakan yang dituangkan dalam UU Nomor 11/2020 ini memang bertujuan untuk tidak menghambat kegiatan investasi di Tanah Air.

"Kalau menurut saya investor juga akan mengapresiasi, dan mereka juga akan mengerti negara kita aman untuk investasi. Tapi juga di sisi lain lebih penting dilaksanakan," imbuh dia.

Dengan masuknya investasi, Nafan menganggap itu bakal menimbulkan efek berganda pada berbagai kegiatan ekonomi, khususnya penciptaan lapangan kerja. Oleh karenanya, ia berkesimpulan UU Cipta Kerja dapat menjaga keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.

"Saya sih berharap investor bisa cepat masuk ke Indonesia. Jadi kalau investor bisa masuk, menurut saya ini pasti akan berdampak positif pada menciptakan lapangan kerja baru. Ini sangat penting dalam rangka meningkatkan sustainability perekonomian Indonesia," tuturnya.

Simak, Strategi Pemerintah Bangkit dari Resesi

Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Indonesia resmi mengalami resesi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi 3,49 persen di kuartal III 2020. Resesi ini terjadi setelah pada triwulan sebelumnya ekonomi nasional juga tumbuh negatif 5,32 persen.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi pada kuartal IV 2020 dan seterusnya. Rencana tersebut sudah diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani pasca BPS mengumumkan Indonesia resesi.

"Strateginya sama seperti dalam press statement oleh Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," kata Yustinus kepada Liputan6.com, Jumat (6/11/2020).

Sri Mulyani sebelumnya menyatakan, vaksin menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Proses vaksinasi akan meyakinkan masyarakat untuk kembali bergerak di luar rumah, sehingga perputaran konsumsi rumah tangga bakal kembali tumbuh.

"Pemberian vaksin diharapkan akan mampu mengembalikan tren konsumsi rumah tangga, terutama kelas menengah atas. Sehingga perbaikan diharapkan dan diyakini akan terjadi pda kuartal IV (2020) dan seterusnya," ujar Sri Mulyani.

Berbagai kebijakan baik dari sisi fiskal maupun dukungan pembiayaan juga terus digelontorkan untuk mendorong kegiatan sektoral dan di daerah. Hal tersebut dicantumkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan membantu Indonesia bangkit dari resesi.

"Demikian juga dengan kebijakan moneter, yang bersama-sama dengan kami melakukan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional," sambung Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: