Impor Beras Bukti Pemerintah Tak Serius Bangun Ketahanan Pangan

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    Merdeka.com
    Dahlan beberkan kekecewaannya saat SBY tak restui BTN diakuisisi

    MERDEKA.COM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar rencana akuisisi lebih dari 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri ditunda. Soalnya, wacana itu dinilai sudah meresahkan masyarakat. …

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan impor beras yang baru saja disekapakti Bulog dengan Vietnam sebanyak 500 ribu ton, bukti bahwa pemerintah tidak serius membangun ketahanan pangan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia akhirnya mengimpor beras asal Vietnam. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Indonesia membeli sebanyak 500 ribu ton. Kontrak pembelian beras dengan kandungan patah sebesar 15 persen tersebut telah ditandatangani pemerintah.

"Dengan Vietnam, ini nampaknya kita sudah bisa sepakati," ungkap Direktur Utama Badan Urusan Logistik (BULOG), Sutarto Alimoeso kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Jumat (22/7/2011).

Sutarto menjelaskan, kebijakan impor beras tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Apalagi, tegas Viva Yoga Mauladi Wakil ketua FPAN DPR RI, dan Anggota Komisi IV DPR, menuju swasembada pangan tahun 2014, karena seluruh komoditi pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging, susu, dan garam masih impor.

"Tanah luas terhampar, subur, cuma unmenagable alias salah urus," tegas Viva kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Ketua Bapilu DPP PAN ini melanjutkan beras impor oleh pemerintah harus digunakan untuk cadangan beras nasional (CBN). Idealnya pemerintah mempunyai 10% CBN agar jaminan pangan aman untuk 5 atau 6 bulan ke depan.

Menurutnya, instansi pemerintah, dalam hal ini Kementan, kemendag, dan Bulog harus menerapkan One policy. Artinya jangan saling menyalahkan seperti tahun 2010.

Dari pihak kementan, imbuhnya, menyatakan produksi beras nasional surplus 4,2 juta ton. Tetapi pemerintah impor beras 1,5 juta ton. Mengapa masih impor ? Menurut Menteri Pertanian, itu karena Bulog tidak mampu menyerap gabah/ beras petani.

Bulog tidak mampu memainkan peran bisnisnya. Jadi bukan karena faktor produksi. Menurut Kabulog, bagaimana mau menyerap gabah/ beras petani bila kenyataannya barangnya tidak ada di lapangan karena produksi menurun.

"Bila polemik kebijakan ini berulang lagi di 2011, maka itu menjadi bukti kalau pemerintah tidak serius mengelola pangan, karena masalah pangan adalah masalah mati hidupnya bangsa," urainya.

Lebih jauh Viva menjelaskan sebelum memutuskan kebijakan impor beras, sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah adalah:

(A) memaksimalkan produktivitas lahan sehingga volume produksi dapat memenuhi target melalui teknologi. Juga termasuk memperbaiki irigasi, jalan tani, dan infrastruktur pertanian yang semakin rusak di sebagian besar wilayah.

(B) melakukan audit lahan pertanian karena laju konversi lahan pertanian untuk pemukiman dan industri lebih tinggi dibanding upaya memerintah mencetak sawah-sawah baru.

Bagaimana dapat menambah volume produksi bila asumsi luas lahan produktif saja tidak jelas besarannya.

(C) harga pembelian pemerintah (HPP) yang masih rendah, Rp 5060,- membuat petani tidak akan mau menjual berasnya ke Bulog sebab petani akan rugi.

Meski ada inpres no 10 tahun 2011 yang memberikan kewenangan Bulog melakukan subsidi harga, namun tetap saja serapan Bulog masih rendah, di samping Bulog tidak mempunyai organ penyerapan sampai ke tingkat bawah. Ini menjadi dilema tersendiri.

(D) pemerintah harus mampu mengendalikan harga beras. Jangan kalah dengan spekulan atau mafia beras yang mempunyai stok beras yang ditimbun. Caranya dengan menyerap beras petani sebanyak-banyaknya sehingga harga beras tidak dikendalikan mafia beras atau spekulan.

Kalau sekarang beras yang beredar di pasar dan ditimbun mafia beras atau spekulan prosentasenya lebih besar dibanding yang disimpam Bulog.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...