Indef: Presiden Sepertinya Masih Gagap Kurangi Subsidi Energi Rp500 Triliun

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tiba-tiba memanggil para ekonom ke Istana Negara. Salah satunya termasuk ekonom Senior Indef, Didik Rachbini. Dia mengaku mendapatkan undangan tersebut pada Selasa (2/8) malam, sehari sebelum pertemuan yaitu kemarin, Rabu (3/8).

"Pada hari Selasa malam saya mendapat undangan, tetapi posisi berada di Kulon Progo," kata Didik dalam keterangan resminya hari ini, Jakarta, Kamis (4/8).

Tanpa pikir panjang, Didik bergegas kembali ke Jakarta. Dia langsung memesan tiket untuk keberangkatan pagi. Sayangnya, dia gagal menghadiri undangan tersebut lantaran hasil tes PCR-nya baru selesai jam 12.30 siang.

Meskipun dia tidak sempat bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia itu, dia tetap memberikan masukan dengan cara lain. Kepada Presiden dia mengingatkan agar menjaga kesehatan dan menyelamatkan APBN setelah bekerja keras sebagai tulang punggung perekonomian selama pandemi.

"Masukan pertama adalah APBN harus diselamatkan. Jika tidak pemerintah sekarang akan mewariskan kondisi APBN yang rentan dan rapuh, bahkan saat ini pun menjadi jalan menuju krisis anggaran atau bahkan resesi seperti telah dirasakan negara-negara lain," ungkapnya.

Dia menjelaskan, tekanan pada APBN datang dari setidaknya dua hal yakni subsidi yang sangat besar dan tekanan pembayaran utang. Terutama subsidi energi, karena kenaikan harga-harga.

Didik menyebut Jokowi terkenal berani mengambil kebijakan ekonomi dan keputusan rasional yang obyektif dan rasional untuk solusi bangsa meskipun sering kontroversial bagi publik. Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar.

Namun keputusan tersebut memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin. Hanya saja, saat ini dia melihat keberanian tersebut sirna.

"Presiden pada saat ini seperti gagap untuk mengambil keputusan mengurangi subsidi besar Rp500 triliun pada saat ini," kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah subsidi ini sama besarnya dengan anggaran pemerintah SBY dengan kurs Rupiah relatif tidak berbeda jauh. Tim ekonomi presiden tidak juga memberikan masukan yang benar terhadap masalah ini sehingga APBN pasca pemerintahan sekarang akan rusak berat.

APBN 2023 Terancam Bengkak Lagi

Di sisi lain, mulai tahun depan pemerintah dan DPR harus mengembalikan defisit di bawah 3 persen. Hal ini sesuai undang-undang yang telah disepakati bersama.

Namun Didik khawatir, APBN 2023 kembali jebol karena ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi sekarang. Jika rencana tahun depan masuk ke target masuk ke dalam defisit di bawah 3 persen gagal, maka ini menjadi pelanggaran konstitusi yang serius bagi pemerintah.

"Atau bisa jadi sesuai karakter DPR yang sekarang akan main-main dengan konstitusi, mengubah lagi target defisit tersebut di atas 3 persen lagi," kata dia.

Kemungkinan yang kedua ini kata Didik bisa saja terjadi karena karakter kolektif kebiasaan DPR dan pemerintah. Dia menilai pelanggaran serius seperti defisit besar bisa membahayakan ekonomi negara.

"Ini bisa saja dibuat main-main karena ketiadaan pemikiran kritis dan minus check and balances yang memadai dari sistem demokrasi kita," ungkapnya.

Sektor Industri Perlu Jadi Perhatian Pemerintah

Didik juga menyarankan, Presiden Joko Widodo bisa menindaklanjuti hasil blusukan yang di lapangan. Bila perlu kembali blusukan ke sektor-sektor industri kecil dan besar. Sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi, namun kondisinya sekarang rendah. Tak heran pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar dan di bawah 5 persen.

"Saya menganggap masukan ini penting dan tetap relevan untuk presiden, meskipun saya tidak hadir dalam forum unang presiden kemarin," kata dia.

Sektor industri menjadi tulang punggung pertumbuhan tinggi pada dekade 1980-an dan 1990-an. Pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen pada dekade tersebut dan tingkat pertumbuhan sektor industri dua digit sampai 12 persen.

Pada saat yang sama tingkat pertumbuhan ekspor mencapai 20-24 persen. "Berbeda dengan durian runtuh ekspor naik satu tahun terakhir ini, yang akan lenyap kembali tahun berikutnya," kata dia.

Dia melanjutkan, berkali-kali Jokowi mengungkap perlunya hilirisasi sebagai cikal bakal untuk penguatan sektor industri. Sekarang, peranan sektor industri di dalam ekonomi terus mengalami penurunan. Hilirisasi dan banyak sumberdaya alam seperti nikel, batu bara, mineral lain, gas alam, sawit, dan lainnya seharusnya menjadi jalan untuk memperkuat kembali sektor industri.

Strategi Kebijakan Ekonomi Outward Looking

Untuk itu dia mengusulkan agar pemerintah menjalankan strategi kebijakan ekonomi outward looking atau strategi berorientasi keluar dengan pilar kebijakan ekspor dan investasi yang berkualitas. Bukan investasi yang mengeruk pasar dalam negeri.

"Strategi ini dalam sejarah ekonomi modern sudah dilakukan semua negara maju yang sukses melewati jebakan pendapatan menengah (middle income trap)," kata dia.

Beberapa negara yang sukses tersebut seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, China. Bahkan dalam waktu dekat segera menyusul Vietnam yang sudah menyalip posisi Indonesia. Kebijakan ini pernah dijalankan Indonesia pada tahun 1980-an, hyang merupakan best practice dari kebijakan ekonomi Indonesia yang pernah ada.

"Jika tidak, kita akan stagnan sebagai negara berpendapatan menengah bawah kisaran USD 4.000 per kapita dan sering tergelincir menjadi negara berpendapatan menengah bawah. Sudah 7 tahun lamanya kita tersendat di tingkat pendapatan USD 4.000 per kapita tersebut," kata dia. [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel