Indef: Suku Bunga Acuan Rendah Belum Cukup Dongkrak Kredit dan Konsumsi

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun penuh 2020 menyentuh angka -2,07 persen. Angka ini membaik dari kontraksi kuartal per kuartal yang terjadi tahun 2020.

Selain merealokasi anggaran dan menggenjot stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan lain seperti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) juga menjadi senjata pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan kredit. Kenyataannya, kebijakan tersebut masih belum cukup optimal.

"Padahal dari sisi kebijakan fiskal dah dicoba diturunkan. Jadi 3,75 persen (suku bunga acuan). Kalau normal harusnya pembentukan kapital langsung terbentuk cepat, tapi di tengah pandemi nggak berikan kontribusi signifikan," ujar Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman dalam konferensi pers Indef, Minggu (7/2/2021).

Rizal mengatakan, kemungkinan terdapat kebijakan yang tidak distimulasi dengan optimal sehingga pengusaha dan konsumen tidak merespon penurunan suku bunga acuan ini. Karena tidak ada respon, maka permintaan tidak kunjung naik.

Apalagi suku bunga kredit terus diturunkan hingga menyentuh angka hampir 11 persen. Hal ini justru dinilai memperdalam kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020.

"PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dengan dorongan BI rate ditekan mestinya pembentukan modalnya justru lebih tinggi. Anehnya di 2020 dengan ditekan BI Rate pembentukan modal tidak terjadi secara besarannya tidak sesuai diharapkan," kata Rizal.

Menurutnya, daya beli yang masih lemah ditambah kasus Covid-19 yang bertambah dan sulit dikendalikan membuat efektivitas penurunan suku bunga ini tidak bekerja dengan maksimal.

"Suku bunga kredit konsumsi juga diturunkan ditambah juga insentif untuk dorong supply demand driven, dengan berbagai insentif bansos untuk dorong demand driven malah negatif juga. Ini tentu permasalahannya ada di daya beli. Ditambah dengan Covid-19 yang semakin berkecamuk," jelasnya.

Pemerintah Didesak Realokasi Anggaran PEN Agar Pertumbuhan Ekonomi Membaik

Pejalan kaki di salah satu JPO Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Pejalan kaki di salah satu JPO Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 bertengger di level -2,07 persen. Pemerintah menyebut angka ini jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi di beberapa kuartal sebelumnya. Meski demikian, angka ini dinilai masih bisa lebih baik jika pemerintah dapat mengelola anggaran dengan tepat di tengah pandemi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah harus segera melakukan realokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar pertumbuhan ekonomi ke depannya dapat lebih baik.

"Terkait kebutuhan anggaran PEN sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang," jelas Bhima dalam keterangannya kepada Liputan6.com, Minggu (7/2/2021).

Bhima melanjutkan, belanja infrastruktur khususnya proyek yang belum financial closing atau masih berada dalam tahap perencanaan awal juga hendaknya dihentikan terlebih dahulu agar ruang fiskal bisa dialokasikan untuk stimulus lain yang lebih mendesak.

"Untuk anggaran infrastruktur pada 2021 sebelumnya dialokasikan Rp 414 triliun terlalu jumbo karena tidak mencerminkan prioritas pemerintah di belanja lain yang urgen," katanya.

Pemerintah didesak segera lakukan revisi APBN 2021 dalam kerangka APBN-Perubahan. Tujuannya membuat asumsi makro ekonomi lebih realistis salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi agar tidak overshoot.

Saksikan Video Ini