India Ingatkan Twitter, Bakal Disanksi Jika Tak Patuhi Aturan Pemerintah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah India mengingatkan Twitter untuk terus mematuhi aturan media sosial di negara tersebut. Jika tidak, Twitter bisa mendapatkan "konsekuensi yang tidak diinginkan".

Mengutip The Verge, Senin (7/6/2021), Kementerian Teknologi India pada 5 Juni 2021 menulis surat ke Twitter.

Isi suratnya membahas tanggapan Twitter terhadap surat pemerintah yang sebelumnya, terkait aturan baru. Di mana, Twitter tidak mengkonfirmasi pihaknya sepenuhnya mau mematuhi regulasi yang berlaku.

Menurut Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital India yang berlaku pada Mei lalu, perusahaan media sosial dapat dikenai tindakan hukum jika tidak mengikuti aturan. Tujuan aturan baru ini adalah untuk mengatur konten di platform media sosial.

Aturan baru mengenai media sosial di India menyerukan platform seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp untuk menghapus konten yang dinilai melanggar aturan dalam waktu 36 jam setelah menerima perintah hukum.

Aturan ini juga mengharuskan perusahaan media sosial memiliki petugas pengaduan yang akan menyelesaikan keluhan pengguna dalam waktu 24 jam.

Perusahaan media sosial juga diwajibkan memiliki kepala petugas kepatuhan dan kontak aktif yang dapat dihubungi oleh lembaga penegak hukum sepanjang 24 jam sehari.

Minta Twitter Awasi Konten

Aplikasi Twitter. Ilustrasi: Dailydot.com
Aplikasi Twitter. Ilustrasi: Dailydot.com

Dalam suratnya ke Twitter pada 5 Juni 2021, Kementerian menyebut, Twitter belum memenuhi persyaratan.

Hal ini pun dapat mengakibatkan pemerintah India meminta pertanggungjawaban hukum ke Twitter atas konten di platformnya.

Surat tersebut menyatakan, Twitter diberikan pemberitahuan terakhir agar bisa segera mematuhi aturan yang berlaku.

Dalam beberapa bulan terakhir, Twitter disebut-sebut telah berselisih dengan pemerintah India terkait beberapa hal.

Aktivitas Twitter di India

Pada April lalu misalnya, Twitter menghapus cuitan yang mengkritisi penanganan pandemi virus corona oleh pemerintah India. Penghapusan dilakukan atas permintaan pemerintah India.

Sementara pada akhir Mei 2021, polisi kota Delhi dan Guragon menggerebek kantor Twitter. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan untuk menjawab alasan beberapa cuitan milik pejabat pemerintah diberi label "media yang dimanipulasi", sesuai kebijakan Twitter.

Saat itu tidak ada karyawan di kantor Twitter India karena perusahaan masih menerapkan kerja dari jarak jauh.

Terkait peringatan pemerintah terhadap Twitter, pihak Twitter belum memberikan komentarnya.

(Tin/Ysl)

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel