Indonesia Butuh Rp 3.461 Triliun Tangani Perubahan Iklim hingga 2030

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp3.461 triliun untuk mengatasi perubahan iklim. Anggaran tersebut untuk penanganan perubahan iklim hingga 2030.

"Angka itu adalah luar biasa dan ini tidak mungkin dilakukan hanya dengan APBN," kata Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Dengan adanya kebutuhan anggaran itu, pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang mampu untuk menarik lebih banyak investasi.

Di antaranya untuk membangun sektor utama penentu perubahan iklim yakni kehutanan, energi dan transportasi, limbah, pertanian, serta industri.

Dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja yang mengubah iklim investasi, tentunya akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sebab, akan lebih banyak investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan.

"Apakah itu proyek hijau maupun berbagai proyek baik untuk mitigasi maupun adaptasi. Sehingga langkah-langkah ini akan bisa terus memenuhi komitmen Indonesia secara kredibel," kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga hingga kini masih memberikan berbagai instrumen fiskal kita seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di mana fasilitas ini banyak yang berhubungan dengan proyek hijau.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penurunan emisi karbon di Indonesia akan sangat ditentukan oleh lima sektor utama. Kelima sektor tersebut yakni kehutanan, energi dan transportasi, limbah, pertanian, dan industri.

"Kita perlu memformulasikan kebijakan yang mampu menarik lebih banyak investasi untuk membangun sektor-sektor tersebut. Sehingga kelima sektor itu tetap bisa memenuhi target penurunan CO2," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (26/8).

Kelima sektor tersebut, kata Sri Mulyani, memiliki target yang berbeda dalam penurunan emisi karbon. Misalnya untuk sektor kehutanan, ditargetkan penurunan emisi hingga 17 persen, sementara untuk sektor energi dan transportasi sebesar 11 persen.

Selanjutnya, untuk sektor limbah, pertanian, dan industri, masing-masing ditargetkan penurunan 0,38 persen, 0,32 persen, dan 0,1 persen.

"Komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 harus terus dilakukan secara konsisten," kata Sri Mulyani.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel